Taiwan dan Uni Eropa mengadakan workshop pada tanggal 6-7 Mei 2019, untuk membahas hak-hak nelayan, dan peningkatan industri perikanan Taiwan.
 
Kepala European Economic and Trade Office (EETO), Madeleine Majorenko, mengatakan workshop ini adalah kelanjutan dari rapat konsultasi perdana Taiwan-EU mengenai hak asasi manusia tahun lalu, dan Uni Eropa berkeinginan untuk terus bekerja sama dengan Taiwan dalam mendorong perlindungan hak asasi manusia.   
 
Pertemuan bertema “EU-Taiwan Workshop on Working and Living Conditions for Fishers” ini, diselenggarakan oleh Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL) dan Dewan Pertanian Taiwan (COA).
 
Acara pembukaan diawali dengan kata sambutan dari Wakil Dirjen EMPL, Andriana Sukova, dan Wakil Kepala COA, Chen Tian-shou.  
 
Pada kesempatan ini, kedua belah pihak secara khusus berdiskusi tentang kerangka hukum dan implementasinya dalam peningkatan kondisi lingkungan kerja, serta kehidupan nelayan. Pertemuan ini dihadiri oleh 60 peserta dari kalangan administrasi publik, organisasi nelayan, pelaku industri, akademisi, dan tokoh masyarakat.     
 
Rapat konsultasi kedua Taiwan-EU tahun ini rencananya akan diselenggarakan pada pertengahan bulan Mei di Brussels, Belgia.
    
Hak-hak nelayan juga merupakan bagian dari hak asasi manusia. Uni Eropa menganggap Taiwan sebagai mitra dan negara sehaluan, dan berharap untuk dapat terus mendorong perlindungan hak asasi manusia bersama Taiwan.
 
Dalam sebuah rilis berita yang dikeluarkan oleh EETO disampaikan bahwa industri perikanan adalah industri penting bagi Uni Eropa dan Taiwan. Sektor tersebut berkaitan dengan hajat hidup nelayan, dan merupakan sumber bahan makanan penting bagi masyarakat. Namun, pekerjaan sebagai nelayan adalah jenis pekerjaan yang cukup berisiko, dan sebagian besar nelayan berasal dari latar belakang pekerja migran yang seringkali kurang diperhatikan hak dan kebutuhannya. Oleh karena itu, pelaksanaan ketentuan secara konkret adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan, guna menjamin hak-hak nelayan, dan menjaga keberlanjutan sektor perikanan.
 
Taiwan dan Uni Eropa sama-sama menyadari tantangan yang sedang dihadapi secara global, dan tantangan tersebut harus ditangani dengan menjunjung pelaksanaan aturan yang ditetapkan bersama. Menyikapi hal ini, Taiwan dan Uni Eropa telah secara bertahap memasukkan hasil yang diraih dalam konvensi internasional ke dalam undang-undang.
 
Dalam beberapa tahun terakhir, Taiwan telah secara tegas melaksanakan perlindungan hak nelayan di antaranya melalui pemberantasan penjualan manusia, dan melakukan revisi terhadap undang-undang yang berkaitan dengan perekrutan anak buah kapal.