Kembali ke konten utama
Negara-Negara Sahabat Diplomatik Sampaikan Surat Dukungan terhadap Taiwan kepada Sekjen PBB

Taiwan adalah sebuah masyarakat yang demokratis, dan telah mendemonstrasikan komitmennya terhadap hak asasi manusia dan nilai-nilai universal, yang merupakan visi utama PBB. Bagi banyak negara, sikap penolakan PBB terhadap partisipasi Taiwan dalam pertemuan, aktivitas dan mekanisme PBB hanya karena resolusi 2758 tahun 1971 yang sudah kedaluwarsa dan digunakan secara salah, adalah hal yang sangat disayangkan.

Taiwan adalah sebuah masyarakat yang demokratis, dan telah mendemonstrasikan komitmennya terhadap hak asasi manusia dan nilai-nilai universal, yang merupakan visi utama PBB. Bagi banyak negara, sikap penolakan PBB terhadap partisipasi Taiwan dalam pertemuan, aktivitas dan mekanisme PBB hanya karena resolusi 2758 tahun 1971 yang sudah kedaluwarsa dan digunakan secara salah, adalah hal yang sangat disayangkan. (Foto oleh CNA)

 

Sidang Umum PBB ke-74 telah dimulai pada tanggal 17 September 2019 bertempat di Markas Besar PBB di New York. Sebanyak 11 negara sahabat diplomatik Taiwan, yaitu Belize, Eswatini, Haiti, Kiribati, Kepulauan Marshall, Nauru, Palau, Saint Lucia, Saint Vincent, Saint Kitts dan Nevis, serta Tuvalu, secara bersama-sama telah menyampaikan surat pernyataan dukungan terhadap partisipasi Taiwan dalam PBB kepada Sekjen PBB Antonio Guterres, sementara Honduras dan Paraguay telah menyampaikan surat pernyataan dukungan secara terpisah.   
 
Surat tersebut disampaikan kepada kantor Sekretaris Jenderal PBB pada tanggal 17 September, oleh perwakilan dari 11 negara sahabat, yaitu Belize, Eswatini, Haiti, Kiribati, Kepulauan Marshall, Nauru, Palau, Saint Lucia, Saint Kitts dan Nevis, Tuvalu dan Vatikan. Mereka secara langsung menjelaskan tiga permintaan Taiwan dalam program PBB tahun ini, serta menegaskan bahwa penolakan PBB terhadap pemegang paspor Taiwan untuk memasuki gedung PBB, meliput jalannya pertemuan, dan menghadiri pertemuan adalah hal yang sangat bertolak belakang dengan prinsip universal dan inklusivitas PBB. Mereka menyerukan kepada Sekjen PBB untuk merumuskan langkah yang tepat dan menerima partisipasi Taiwan, serta mencabut tindakan marginalisasi tidak masuk akal terhadap Taiwan yang dilakukan PBB.  
 
Surat dukungan tersebut juga menjelaskan prestasi dan pencapaian Taiwan di berbagai bidang, serta kesediaan Taiwan untuk membagikan pengalaman tersebut dengan dengan dunia. Menindaklanjuti pidato Antonio Guterres tentang “inclusion imperative” (inklusivitas wajib), maka sudah seharusnya PBB menyambut partisipasi Taiwan, sebagai mitra yang dapat diandalkan dan dipercaya.
 
Surat tersebut juga menegaskan bahwa Taiwan adalah sebuah masyarakat yang demokratis, dan telah mendemonstrasikan komitmennya terhadap hak asasi manusia dan nilai-nilai universal, yang merupakan visi utama PBB. Bagi banyak negara, sikap penolakan PBB terhadap partisipasi Taiwan dalam pertemuan, aktivitas dan mekanisme PBB hanya karena resolusi 2758 tahun 1971 yang sudah kedaluwarsa dan digunakan secara salah, adalah hal yang sangat disayangkan.  
 
Pemerintah ROC (Taiwan) mengucapkan terima kasih atas dukungan negara-negara diplomatik yang telah menyampaikan dukungan serta menegaskan bahwa 23 juta masyarakat Taiwan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam PBB. Pemerintah juga menyerukan kepada PBB untuk segera menerima partisipasi Taiwan, agar Taiwan dapat bekerja sama dengan mitra-mitra lainnya di seluruh dunia, demi mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB, yang merupakan kunci penting bagi kesejahteraan manusia.