Kembali ke konten utama
3 Negara Sahabat Diplomatik Suarakan Dukungan Terhadap Taiwan
2019-09-26

menurut resolusi PBB 70/1 yang dikeluarkan pada tanggal 25 September 2015, menerima partisipasi Taiwan adalah langkah penting dalam mewujudkan komitmen PBB. PBB harus menghentikan marginalisasi terhadap 23 juta masyarakat Taiwan, dan hal ini juga seharusnya dilaksanakan dalam pertemuan Majelis Umum PBB, dan organisasi lainnya yang bertujuan untuk membangun hubungan multilateralisme, seperti WHA, ICAO dan UNFCCC.

Menurut resolusi PBB 70/1 yang dikeluarkan pada tanggal 25 September 2015, menerima partisipasi Taiwan adalah langkah penting dalam mewujudkan komitmen PBB. PBB harus menghentikan marginalisasi terhadap 23 juta masyarakat Taiwan, dan hal tersebut juga seharusnya dilaksanakan dalam pertemuan Majelis Umum PBB, dan organisasi lainnya yang bertujuan untuk membangun hubungan multilateralisme, seperti WHA, ICAO dan UNFCCC. (Foto oleh UN)

 

Sesi Debat Majelis Umum PBB ke-74 telah dimulai pada tanggal 24 September yang lalu dan akan berlangsung hingga tanggal 30 September 2019. Pada sesi debat hari kedua, tiga negara sahabat diplomatik Taiwan, yaitu Eswatini, Palau, dan Guatemala telah menyuarakan dukungan mereka terhadap Taiwan. Minggu lalu, Eswatini, dan Palau bersama sembilan negara diplomatik lainnya juga telah menyampaikan surat berisi dukungan terhadap partisipasi Taiwan kepada Sekjen PBB, Antonio Guterres.    
 
Presiden Guatemala, Jimmy Morales, dalam pidatonya menyampaikan bahwa semua negara memiliki hak untuk menjadi bagian dari PBB, terutama negara-negara demokratis yang juga telah turut melaksanakan prinsip-prinsip dalam mencapai tujuan PBB. Presiden Jimmy Morales mengatakan, “Kami percaya, pengalaman dan kemampuan yang dimiliki ROC (Taiwan) dapat membantu memperkuat PBB dan multilateralisme dalam organisasi-organisasi PBB.”  
 
Selama tiga tahun terakhir, Presiden Jimmy Morales belum pernah menyuarakan dukungan terhadap Taiwan, ataupun berpartisipasi dalam penandatanganan surat dukungan bersama negara diplomatik yang lain untuk disampaikan kepada Sekjen PBB.  
 
Raja Eswatini, Mswati III, dalam pidatonya menegaskan partisipasi Taiwan dalam PBB adalah hal yang sangat penting. Ia menjelaskan, “Jika kita terus merampas kesempatan negara-negara lain di dunia ini untuk memberdayagunakan kemampuan mereka dalam pertemuan internasional penting seperti ini, akan sangat sulit bagi PBB untuk mencapai tujuan ‘Tidak ada Seorangpun yang Terlewatkan’. Kami percaya partisipasi Taiwan sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan tahun 2030.”
 
Raja Mswati III juga menegaskan bahwa menurut resolusi PBB 70/1 yang dikeluarkan pada tanggal 25 September 2015, menerima partisipasi Taiwan adalah langkah penting dalam mewujudkan komitmen PBB. Ia menyampaikan, “Kami sekali lagi mendesak PBB untuk menjaga prinsip universal, dan upaya-upaya inklusivitas menyeluruh, serta menerima partisipasi Taiwan secara terhormat di atas dasar kesetaraan.”
 
17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB (SDGs) yang tertuang dalam resolusi PBB nomor 70/1, adalah panduan untuk setiap negara dalam mencapai pembangunan berkelanjutan sebelum tahun 2030. Teks preambul (pembukaan) resolusi tersebut juga meminta kepada semua pihak untuk bekerja sama melaksanakan program SDGs, yang berbunyi, “Dengan dimulainya perjalanan kolektif ini, kami berikrar tidak ada seorangpun yang akan ditinggalkan.”
 
Presiden Palau, Tommy Esang Remengesau Jr, mengatakan dengan mengacu pada komitmen PBB yang tidak ingin meninggalkan siapapun, PBB harus menghentikan marginalisasi terhadap 23 juta masyarakat Taiwan, dan hal tersebut juga seharusnya dilaksanakan dalam pertemuan Majelis Umum PBB, dan organisasi lainnya yang bertujuan untuk membangun hubungan multilateralisme, seperti WHA, ICAO dan UNFCCC.
 
Presiden Tommy Esang Remengesau Jr menjelaskan bahwa melalui hubungan kerja sama dengan Taiwan, Palau telah melihat kapasitas yang dimiliki Taiwan untuk mewujudkan SDGs. Partisipasi Taiwan tidak lain tidak bukan merupakan langkah penting dalam memperkuat komunitas internasional mewujudkan SDGs.  
 
Presiden Honduras, Juan Orlando Hernandez Alvarado, tidak menyuarakan dukungan secara langsung dalam sesi debat kali ini, tetapi secara terpisah telah menuliskan surat dukungan terhadap partisipasi Taiwan dalam keanggotaan PBB kepada Antonio Guterres.