Menteri Perekonomian Taiwan, Shen Rong-chin, mengatakan sejak tanggal 31 Januari yang lalu pemerintah telah mengambil alih seluruh produksi masker nasional, yang hingga kini telah mencapai jumlah total 1,3 miliar lembar, dan cadangan nasional saat ini adalah sebanyak 200-300 juta lembar.
Saat ini permintaan masyarakat terhadap masker sudah mulai berkurang, dan meningkatnya kapasitas produksi masker Taiwan bisa menjadi momen yang tepat untuk mengembangkan industri pembuatan alat pelindung diri secara jangka panjang.
Mulai tanggal 1 Juni 2020, pasukan militer yang selama ini dikerahkan untuk membantu pembuatan masker akan mulai ditarik mundur secara bertahap, dan pengambilalihan masker oleh pemerintah akan ditetapkan dalam jumlah 8 juta masker per hari.
Selain itu, mulai tanggal 1 Juni 2020, pemerintah juga akan mencabut larangan ekspor, dan pembatasan pengiriman masker yang sebelumnya hanya dapat dilakukan setiap 2 bulan sekali maksimal 30 lembar masker untuk sanak keluarga di luar negeri.
Namun, apabila cadangan masker nasional berada di bawah 100 juta lembar, maka pengambilalihan masker oleh pemerintah akan ditingkatkan menjadi 12 juta lembar per hari, demi memastikan apabila sewaktu-waktu terjadi kebutuhan mendadak dalam jumlah besar, pemerintah tetap memiliki cadangan yang cukup untuk masyarakat.
Menjelang diberlakukannya keputusan ini, beberapa kalangan masyarakat mengkhawatirkan setelah penjualan masker dikembalikan kepada mekanisme pasar, akan terjadi kelangkaan dan harga masker akan melambung. Kepala Pusat Komando Epidemi Sentral (CECC), Chen Shih-chung, mengatakan masyarakat tidak perlu resah, karena penjualan 9 lembar masker untuk 14 hari dengan kartu NHI masih tetap berjalan, selain itu cadangan nasional berada dalam jumlah yang sangat mencukupi, sehingga ketersediaan masker di pasar sangat terjamin.
Menurut kitab hukum pidana nomor 251, masker medis dan masker bedah digolongkan sebagai barang kebutuhan pokok, sehingga praktik penimbunan dan permainan harga digolongkan sebagai tindakan kriminal. Selain itu, mengacu pada Undang-Undang Persaingan Usaha yang Adil nomor 15, para produsen masker tidak diperbolehkan untuk bersepakat menaikkan harga.
Masker dan alkohol disinfektan adalah barang kebutuhan penting yang diperlukan masyarakat dalam mencegah penyebaran virus korona Wuhan (Covid-19). Untuk membantu para produsen dalam menghadapi kenaikan harga bahan dasar, pada tanggal 27 Februari 2020, Kementerian Keuangan (MOF) telah mengumumkan pemotongan pajak untuk kedua barang tersebut hingga tanggal 26 Mei 2020. MOF juga telah menurunkan bea masuk untuk masyarakat yang mengimpor alkohol disinfektan 75% dan masker dari luar negeri.
Pada tanggal 27 Mei kemarin, Eksekutif Yuan kembali mengumumkan bahwa penurunan bea masuk alkohol disinfektan 75% akan diperpanjang hingga 26 Agustus, sedangkan bea masuk masker yang sebelumnya diturunkan hingga 0% akan dikembalikan ke tarif sebelumnya, yaitu 7,5%.
Oleh karena itu, mulai tanggal 28 Mei 2020, masyarakat yang mengirim masker melalui jasa pos, pengiriman ekspres, atau membawa secara langsung dengan jumlah melampaui batas bebas bea masuk, akan dikenakan tarif bea masuk sebesar 7,5%. Saat ini batasan bebas bea masuk adalah untuk pengiriman masker senilai NT$ 2.000 ke bawah, dan untuk masker yang dibawa langsung adalah NT$ 20.000.
Mulai tanggal 1 Juni 2020, CECC akan mencabut larangan ekspor masker ke luar negeri. Juru bicara Kantor Administrasi Bea Cukai menjelaskan setelah pihaknya menerima instruksi resmi dari Kementerian Keuangan (MOEA), maka semua batasan jumlah dan ketentuan akan dihapus, termasuk kegiatan ekspor masker oleh produsen, pengiriman melalui jasa pos, pengiriman ekspres, ataupun dibawa langsung oleh penumpang.
Kantor Administrasi Bea Cukai mencatat sejak tanggal 24 Januari - 22 Mei, pihaknya telah menemukan 2.344 kasus pelanggaran batas ekspor, dan menyita 413.129 lembar masker. Jumlah kasus paling banyak terjadi pada tindakan masyarakat menyembunyikan masker dalam paket pos, yaitu sebanyak 2.201 kasus, dan jumlah masker yang disita mencapai 227.879 lembar.
