Kembali ke konten utama
WMA Loloskan Amandemen Resolusi, Dukung Partisipasi Taiwan dalam WHO
2021-01-13
New Southbound Policy。Dalam rapat kali ini, pihak Tiongkok meminta agar amandemen terhadap resolusi WMA dicabut, dan resolusi tahun 2005 dibatalkan. Resolusi WMA tahun 2005 dan resolusi setelah amandemen, pada dasarnya menekankan semangat dan dukungan yang sama, tetapi pada resolusi yang telah diamandemen, WMA mencantumkan keberhasilan Taiwan dalam mencegah penyebaran wabah virus korona Wuhan, serta tindakan Tiongkok menghalang-halangi Taiwan untuk berpartisipasi dalam WHO.  (Foto oleh CNA)
Dalam rapat kali ini, pihak Tiongkok meminta agar amandemen terhadap resolusi WMA dicabut, dan resolusi tahun 2005 dibatalkan. Resolusi WMA tahun 2005 dan resolusi setelah amandemen, pada dasarnya menekankan semangat dan dukungan yang sama, tetapi pada resolusi yang telah diamandemen, WMA mencantumkan keberhasilan Taiwan dalam mencegah penyebaran wabah virus korona Wuhan, serta tindakan Tiongkok menghalang-halangi Taiwan untuk berpartisipasi dalam WHO. (Foto oleh CNA)

 

Pada tanggal 12 Januari 2021, World Medical Association (WMA) telah menyelenggarakan rapat untuk membahas amandemen resolusi terkait partisipasi Taiwan dalam WHO dan WHA. Ketika diskusi sedang berlangsung, pihak Tiongkok meminta agar amandemen tersebut dibatalkan. Ketua Asosiasi Medis Taiwan, Chiu Tai-yuan, menjelaskan bahwa sebelum rapat, Asosiasi Medis Taiwan telah mengirimkan surat kepada asosiasi medis di berbagai negara yang meminta agar mereka mendukung Taiwan. Selanjutnya, dalam sesi pemungutan suara, para peserta menyatakan setuju untuk mengamandemen resolusi, sesuai dengan permintaan Taiwan.     

WMA telah mendukung Taiwan untuk berpartisipasi dalam WHO selama bertahun-tahun, dan pada tahun 2005, organisasi tersebut telah meloloskan sebuah resolusi untuk mendukung Taiwan. Pada tanggal 12 Januari malam, WMA mengadakan rapat untuk membahas amandemen resolusi dan mekanisme dukungan terhadap keikutsertaan Taiwan dalam WHA dan WHO.
 
Ketua Asosiasi Medis Taiwan yang juga merupakan anggota legislatif dari partai DPP, Chiu Tai-yuan, menjelaskan WMA terdiri dari 115 negara anggota, dan karena wabah virus korona Wuhan (Covid-19), rapat kali ini dilaksanakan secara online. Dalam rapat tersebut, Taiwan diwakili oleh dokter merangkap akademisi dari National Taiwan University Hospital, Cheng Shao-Yi, dan Sekretarsi Jenderal Asosiasi Medis Taiwan, Chang Bih-jeng.
 
Dalam kesempatan tersebut, delegasi Taiwan memaparkan strategi pencegahan wabah yang telah dilakukan Taiwan, serta mengungkapkan data dan bukti atas halangan dan rintangan yang ditimbulkan secara sengaja untuk menghambat partisipasi Taiwan dalan WHO dan mekanisme kesehatan terkait. Mereka menyerukan kepada negara-negara anggota untuk merealisasikan semangat dari piagam WHO.    
 
Dalam rapat kali ini, pihak Tiongkok meminta agar amandemen terhadap resolusi WMA dicabut, dan resolusi tahun 2005 dibatalkan. Resolusi WMA tahun 2005 dan resolusi setelah amandemen, pada dasarnya menekankan semangat dan dukungan yang sama, tetapi pada resolusi yang telah diamandemen, WMA mencantumkan keberhasilan Taiwan dalam mencegah penyebaran wabah virus korona Wuhan, serta tindakan Tiongkok menghalang-halangi Taiwan untuk berpartisipasi dalam WHO.

Sebelum rapat pemungutan suara dilaksanakan, Asosiasi Medis Taiwan dengan dibantu oleh Kementerian Luar Negeri (MOFA), telah mengirimkan surat permintaan dukungan kepada asosiasi medis di berbagai negara pada bulan Oktober 2020, dan awal tahun 2021.     
 
Chiu Tai-yuan menjelaskan bahwa ketika rapat berlangsung, tidak ada negara anggota yang mendukung permintaan pihak Tiongkok, sehingga permintaan pencabutan dan pembatalan tersebut tidak dimasukan ke dalam agenda rapat. Selanjutnya, dalam sesi pemungutan suara, WMA meloloskan resolusi versi amandemen dengan perolehan suara 13 banding 1.
 
Diloloskannya amandemen resolusi tersebut turut memperlihatkan pengakuan komunitas internasional terhadap kesuksesan penanganan wabah yang dilakukan Taiwan, serta dukungan dunia medis internasional terhadap hak hidup sehat yang merupakan hak asasi manusia, dan tidak seharusnya dipengaruhi oleh urusan politik.