Heritage Foundation dari Amerika Serikat mengumumkan Indeks Kebebasan Ekonomi (Index of Economic Freedom) tahun 2021, dan menempatkan Taiwan pada urutan ke-6 dari 184 negara. Peringkat tersebut merupakan peringkat tertinggi yang berhasil diraih Taiwan dalam 27 tahun terakhir. Dalam pemeringkatan kali ini, Taiwan berhasil naik 5 peringkat dari posisi tahun lalu, dan menempati urutan ke-4 untuk kawasan Asia Pasifik, mengungguli Jepang dan Korea Selatan.    

Dewan Pembangunan Nasional (NDC) menjelaskan kenaikan peringkat yang diperoleh Taiwan terutama disebabkan oleh pengakuan komunitas internasional terhadap integritas pemerintah dan tatanan hukum di Taiwan.

Dalam laporan tahun ini, 5 peringkat teratas ditempati oleh Singapura, Selandia Baru, Australia, Swiss, dan Irlandia. Sementara itu, Jepang berada di urutan 23, Korea selatan di urutan 24, dan Tiongkok di urutan 107. 

Indeks Kebebasan Ekonomi dihasilkan dengan melakukan evaluasi melalui 4 aspek, yaitu aturan hukum, ruang lingkup pemerintahan, efisiensi pengelolaan, dan keterbukaan pasar. Di bawah setiap aspek terdapat 3 indikator. NDC menjelaskan tahun ini memperoleh total nilai 78,6 poin, atau meningkat 1,5 poin dibandingkan nilai tahun lalu. Nilai rata-rata secara global tahun ini adalah 61,6 poin, dan nilai rata-rata untuk di kawasan Asia Pasifik adalah 60,2. Dari 12 indikator, Taiwan berhasil mengalami peningkatan pada 8 indikator.

NDC menyebutkan dalam beberapa tahun terakhir pemerintah telah melakukan langkah-langkah peningkatan integritas, seperti mengambil inisiatif untuk melaksanakan Konvensi Anti-Korupsi PBB. Selain itu, pada tahun 2018, Taiwan untuk pertama kalinya mengumumkan laporan nasional dan melaksanakan pertemuan tinjauan internasional, merancang undang-undang perlindungan pelapor tindak kejahatan keuangan, dan lain-lain. Langkah yang dilakukan pemerintah dalam melakukan transparansi dan memberantas tindak pidana korupsi, membuat Taiwan mengalami peningkatan 5,6 poin pada aspek aturan hukum.

Heritage Foundation menyebutkan Taiwan memperoleh nilai yang cukup rendah pada indikator kebebasan tenaga kerja, dan hal tersebut diakibatkan oleh penuaan populasi, dan kekurangan tenaga kerja. NDC menjelaskan pemerintah sangat memperhatikan masalah SDM, dan sedang melakukan upaya peningkatan melalui pembinaan talenta, dan mendorong penduduk senior untuk kembali ke lapangan kerja.