New Southbound Policy Portal

Presiden Tsai Ing-wen menghadiri upacara peresmian Dewan Urusan Kelautan (Ocean Affairs Council, OAC) pada tanggal 28 April 2018. Presiden Tsai mengatakan laut adalah jalur transportasi penting bagi Taiwan. Ia menekankan 3 arah perkembangan di bidang kelautan, yaitu "Sistem Hukum Kelautan yang Solid dan Pelestarian Lingkungan", "Dorong Industri Kelautan sesuai Kebijakan" serta "Tingkatkan Kapasitas Penelitian, dan Pembinaan SDM Kelautan".
 

Sebelumnya, pekerjaan yang berhubungan dengan urusan kelautan tersebar di 22 kementerian dan organisasi. Demi memperkuat integritas kebijakan kelautan, pemerintah berniat mendirikan lembaga khusus. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendirikan lembaga tersebut telah dimulai sejak tahun 2004. Setelah melalui pergantian partai berkuasa dan masa kepemimpinan 3 orang presiden, akhirnya hari ini rencana tersebut dapat terwujud.
 

Presiden Tsai menegaskan bahwa bidang kelautan adalah bidang yang akan dipertahankan dan diperjuangkan oleh Taiwan. Dalam 10 tahun terakhir dapat terlihat bahwa kebijakan ini menjadi fokus dan perhatian dari partai berkuasa maupun oposisi.
 

Dewan Urusan Kelautan berlokasi di Kaohsiung sebagai wujud upaya pemerintah dalam pemerataan pembangunan antara Taiwan utara dan selatan. Selain itu, Kaohsiung juga merupakan pintu gerbang Kebijakan Baru Arah Selatan (New Southbound Policy, NSP), dengan demikian diharapkan lembaga yang baru ini dapat menjadi mitra pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong NSP.
 

Setelah Dewan Urusan Kelautan berdiri, tantangan yang sebenarnya baru akan dimulai, pemerintah dan masyarakat harus bergotong-royong khususnya dalam 3 poin arah perkembangan berikut ini. Yang pertama, "Sistem Hukum Kelautan yang Solid dan Pelestarian Lingkungan". Di bawah naungan Dewan Urusan Kelautan terdapat Departemen Konservasi Kelautan, yang merupakan harapan dari berbagai kalangan masyarakat serta lembaga legislatif untuk melakukan konservasi dan pelestarian lingkungan. Dengan sistem hukum kelautan yang semakin solid, kita akan terus berupaya untuk menyingkirkan polusi di laut, menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari komunitas internasionl. Yang kedua, "Dorong Industri Kelautan sesuai Kebijakan". Kaohsiung merupakan kota pelabuhan penting dan sengaja dipilih untuk menjadi lokasi kantor Dewan Urusan Kelautan, agar dapat menggabungkan dan mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada. Yang ketiga, "Tingkatkan Kapasitas Penelitian, dan Pembinaan SDM Kelautan". Selain Departemen Konservasi Kelautan, dan Administrasi Penjagaan Garis Pantai, Dewan Urusan Kelautan juga akan mendirikan Institut Penelitian Kelautan Nasional. Di masa yang akan datang, institut ini akan bertanggung jawab untuk melakukan survey sumber daya laut, penelitian dasar dan pembinaan SDM kelautan.