New Southbound Policy Portal

Pada tanggal 15 Oktober Badan Imigrasi Nasional Taiwan (NIA) menyelenggarakan “Konferensi Pencegahan Kerja Paksa 2021”. Acara tersebut turut dihadiri oleh Menteri Tanpa Portofolio Yuan Eksekutif Lo Ping-cheng, Wakil Menteri Dalam Negeri Qiu Chang-yue, Wakil Direktur AIT Jeremy Cornforth, serta pejabat kantor perwakilan negara sahabat di Taiwan, pejabat instansi pemerintah, organisasi non-pemerintah dan asosiasi industri.
 
Dalam kesempatan tersebut, para peserta forum berdiskusi mengenai isu-isu yang berkaitan dengan hak para pekerja perikanan lepas pantai, dan penghapusan kerja paksa dalam rantai pasokan industri kerja. Melalui kerja sama antara pemerintah dan pihak swasta, diharapkan tindak kejahatan perdagangan manusia dapat diberantas secara tuntas.
 
Wakil Menteri Dalam Negeri Qiu Chang-yue mengatakan selama 12 tahun terakhir, Taiwan memperoleh penilaian terbaik dalam tier 1 internasional, tetapi ternyata masih ada beberapa masalah yang mengganjal, termasuk di dalamnya kerja paksa bagi pekerja perikanan lepas pantai, kurangnya peraturan hukum ketenagakerjaan yang spesifik, serta regulasi perlindungan hak dan kepentingan para pekerja migran. Taiwan masih harus mengambil tindakan yang lebih baik terkait dengan pencegahan perdagangan manusia, dan jalan yang harus dilalui masih cukup panjang.
 
Melalui forum ini, departemen-departemen pemerintah, perwakilan asosiasi industri, serta kelompok yang memperjuangkan hak-hak pekerja akan meningkatkan dialog, memperjelas isu-isu penting untuk mencegah dan membatasi kegiatan kerja paksa, termasuk memberikan masukan sebagai tindak lanjut penanggulangan yang efektif kepada lembaga yang berwenang, meminta pihak industri untuk menjamin perlindungan hak para pekerja, mematuhi peraturan nasional dan internasional di bidang rantai pasokan, agar produk perdagangan tidak dikenakan pembatasan akibat menyalahi peraturan.
 
NIA menekankan bahwa waktu dialog dalam forum kali ini disediakan lebih panjang dengan maksud agar pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu pihak industri, pemerintah, LSM, serta akademis dapat meningkatkan dialog dan komunikasi.
 
Dengan adanya kegiatan bertukar pikiran, pemerintah dapat mengembangkan strategi anti-kerja paksa yang lebih efektif dan tindakan spesifik untuk bersama-sama memerangi perdagangan manusia.