New Southbound Policy Portal
Ketua Partai Demokratik Progresif (DPP) Lai Ching-te dan pasangan cawapresnya Hsiao Bi-khim dinyatakan memenangkan pemilihan umum presiden Taiwan pada tanggal 13 Januari 2024. Dengan kemenangan tersebut, DPP kembali menjadi partai politik berkuasa untuk empat tahun ke depan.
Capres dari Partai Demokratik Progresif (DPP), Lai Ching-te, meraih 5,59 juta suara atau 40,05 persen dari total perolehan suara, mengalahkan capres dari partai oposisi Kuomintang, Hou Yu-ih, dengan selisih 0,92 juta suara. Sementara itu, Ko Wen-je dari Partai Rakyat Taiwan (Taiwan People’s Party) menempati posisi ketiga dengan 3,69 juta suara.
Komisi Pemilihan Pusat (CEC) menjelaskan bahwa tingkat partisipasi pemilih tahun ini mencapai 71,86 persen. Lai Ching-te dan Hsiao Bi-khim akan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden Taiwan ke-16 pada tanggal 20 Mei di Taipei.
Dalam konferensi pers internasional pasca pemilu, Lai Ching-te (usia 64 tahun) mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah membuka lembaran baru dalam sejarah Taiwan, dan menunjukkan kepada dunia bahwa Taiwan memiliki komitmen terhadap demokrasi. Lai Ching-te menyampaikan bahwa kabinet pemerintahan yang baru akan menandai era kerja sama antar partai politik.
Pada hari yang sama, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menyampaikan ucapan selamat kepada Lai Ching-te atas kemenangannya, serta kepada masyarakat Taiwan yang sekali lagi menunjukkan kekuatan sistem demokrasi yang solid. AS berharap untuk bekerja sama dengan Lai Ching-te, serta pemimpin partai politik Taiwan lainnya, untuk mendorong kepentingan dan nilai-nilai yang dijunjung bersama, serta mempererat hubungan yang telah lama terjalin.
Kementerian Luar Negeri (MOFA) mengucapkan terima kasih kepada negara-negara sahabat atas ucapan selamat yang telah disampaikan, yaitu dari negara sahabat diplomatik seperti Belize, Eswatini, Guatemala, Haiti, Kepulauan Marshall, Palau, Paraguay, Saint Kitts dan Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent dan Grenadine, dan Tuvalu; dari negara sehaluan yaitu Jepang, Singapura, dan Uni Eropa; serta dari tokoh-tokoh politik dan anggota parlemen dari seluruh dunia, termasuk Ketua DPR AS Mike Johnson, Presiden Ceko Petr Pavel, Kepala Senat Ceko Milos Vystrcil, dan Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron.