New Southbound Policy Portal

Sidang Umum PBB ke-79 akan dimulai tanggal 10 September 2024 di Markas Besar PBB di New York, dan sesi debat umum akan berlangsung tanggal 24-28 September dan 30 September. Tema debat umum Sidang Umum PBB tahun ini adalah "Tidak Meninggalkan Seorang Pun: Bersama-sama Mendorong Perdamaian, Pembangunan Berkelanjutan, dan Martabat Manusia bagi Generasi Saat Ini dan Mendatang."
 
Namun ironisnya, 23,5 juta penduduk Taiwan terus-menerus dimarginalisasi dari sistem PBB. Penyebab utama dari ketidakadilan ini adalah manipulasi jahat oleh Tiongkok terhadap isi Resolusi 2758 Sidang Umum PBB, yang bertujuan untuk menyesatkan komunitas internasional agar menerima bahwa resolusi tersebut sama dengan "prinsip satu Tiongkok".
 
Tiongkok dengan klaim yang tidak berdasar, menyebut bahwa Taiwan adalah bagian dari Republik Rakyat Tiongkok (PRC), serta mengklaim bahwa resolusi tersebut memberikan wewenang kepada Tiongkok untuk mewakili Taiwan dalam sistem PBB. Tindakan ini bertujuan untuk menghapus fakta objektif bahwa ROC (Taiwan) adalah negara berdaulat, serta menghapus hak Taiwan untuk berpartisipasi dalam sistem PBB.
 
Menghadapi perang kognitif yang dilancarkan Tiongkok, jika tidak segera ditanggapi dan diluruskan, fakta mengenai status quo objektif di Selat Taiwan, bahwa ROC (Taiwan) dan Republik Rakyat Tiongkok (PRC) tidak berada di bawah yurisdiksi satu sama lain, akan sepenuhnya diubah.
 
Tiongkok juga akan mendapatkan dasar hukum untuk menggunakan kekuatan militer terhadap Taiwan, dan komunitas internasional akan kehilangan legitimasi untuk membantu Taiwan sesuai dengan tujuan menjaga perdamaian dan keamanan internasional serta prinsip penyelesaian sengketa secara damai yang diatur dalam Piagam PBB.
 
Oleh karena itu, tugas utama pemerintah dalam kampanye partisipasi Taiwan tahun ini adalah membantu komunitas internasional memahami isi Resolusi 2758 Sidang Umum PBB secara benar, termasuk kenyataan bahwa resolusi tersebut tidak menyebutkan Taiwan, sehingga tidak berkaitan dengan Taiwan. Republik Rakyat Tiongkok (PRC) tidak berhak mengklaim bahwa resolusi tersebut membenarkan Taiwan adalah bagian dari Tiongkok, sehingga Tiongkok memiliki hak untuk mewakili Taiwan dalam sistem PBB.
 
Tiga tuntutan utama yang diajukan oleh Taiwan dalam kampanye tahun ini adalah:
 
1. Resolusi 2758 Sidang Umum PBB telah didistorsi disertai niat jahat, dan hal ini telah menimbulkan ancaman serius terhadap status quo di Selat Taiwan serta perdamaian dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik. PBB harus memberikan perhatian serius dan mengambil sikap tegas.
 
2. Resolusi 2758 Sidang Umum PBB tidak memarginalisasi keikutsertaan Taiwan dalam sistem PBB, dan PBB harus mencari cara yang tepat untuk menerima partisipasi Taiwan, agar Taiwan dapat berkontribusi terhadap pencapaian "Tujuan Pembangunan Berkelanjutan" (SDGs).
 
3. Sekretariat PBB harus menjaga netralitas, menghentikan pengutipan secara keliru (misinterpretasi) Resolusi 2758 Sidang Umum PBB, dan menghentikan pelanggaran terhadap hak warga negara dan media ROC (Taiwan) untuk mengunjungi, menghadiri, atau meliput pertemuan dan kegiatan PBB.
 
Untuk secara langsung menjelaskan kepada komunitas internasional mengenai tuntutan Taiwan, Menteri Luar Negeri Lin Chia-lung telah menerbitkan artikel berjudul "Mengikutsertakan Taiwan ke Dalam Sistem PBB adalah Kunci untuk Memastikan Perdamaian di Indo-Pasifik" yang telah diterbitkan di berbagai media massa internasional.
 
Selain itu, tema visual utama dan film pendek tahun ini menggunakan elemen "chip" dan "perdamaian," yang secara khusus menonjolkan posisi kepemimpinan Taiwan dalam rantai industri semikonduktor global, serta tekad untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan, agar komunitas internasional benar-benar memahami Taiwan sebagai anggota komunitas internasional yang bertanggung jawab.
 
Pemerintah Amerika Serikat pada bulan April tahun ini secara terbuka mengeluarkan pernyataan empat poin yang menolak penyalahgunaan Resolusi 2758 Sidang Umum PBB. "Aliansi Antarparlemen tentang Tiongkok" (Inter-Parliamentary Alliance on China, IPAC) pada bulan Juli tahun ini juga mengesahkan "Template Resolusi Parlemen Berbagai Negara tentang Sikap IPAC terhadap Resolusi 2758 Sidang Umum PBB", dan pada bulan Agustus 2024 parlemen Australia menjadi parlemen yang pertama untuk mengesahkan resolusi berisi penolakan terhadap penyalahgunaan Resolusi 2758 Sidang Umum PBB.