New Southbound Policy Portal

Perdana Menteri Cho Jung-tai menghadiri Forum Internasional Kerja Sama Kepolisian, dan menyampaikan bahwa dalam beberapa tahun terakhir kejahatan lintas negara kian berkembang dengan pola yang semakin beragam dan terorganisasi. Menyikapi tren ini, Taiwan terus memperbarui kebijakan dan sistem hukum, serta berupaya mengadopsi inovasi dalam langkah pemberantasan kejahatan.
 
Di era globalisasi, kerja sama penegakan hukum internasional sangatlah penting. PM Cho Jung-tai menegaskan Taiwan memiliki kemampuan, kesediaan, dan tanggung jawab untuk bersama masyarakat internasional menjaga ketertiban dunia. Ia juga menyerukan dukungan negara-negara sahabat agar Taiwan dapat berpartisipasi secara bermakna dalam Organisasi Polisi Kriminal Internasional (Interpol), guna memperdalam kerja sama global dalam memperkuat keamanan bersama.
 
PM Cho menyoroti bahwa bentuk-bentuk kejahatan lintas negara yang marak meliputi penipuan, pencucian uang, perdagangan manusia, kejahatan siber, serta peredaran narkotika. Tindak kejahatan ini tidak hanya menggerogoti kepercayaan publik, tetapi juga membahayakan keselamatan masyarakat. Sebagai pusat industri teknologi global, Taiwan menyadari bahwa perkembangan teknologi selain membawa kenyamanan hidup, juga menimbulkan risiko bagi jiwa dan harta benda. Karena itu, pemerintah secara konsisten memperkuat kebijakan serta regulasi guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum.
 
Dalam upaya pemberantasan perdagangan manusia, Taiwan menerapkan strategi komprehensif melalui empat pilar, yaitu pencegahan, penindakan, penyelamatan, dan pembinaan. Pemerintah juga memanfaatkan analisis big data serta teknologi AI untuk mengidentifikasi jaringan potensial maupun korban perdagangan manusia secara lebih akurat. Di samping itu, Taiwan memperkuat kerja sama dengan mitra internasional melalui pertukaran intelijen dan operasi gabungan lintas negara.