New Southbound Policy Portal

Delegasi Komisi Hak Asasi Manusia Nasional Taiwan (NHRC), dipimpin Wakil Ketua Chi Hui-jung dan Komisioner Hung Yi-chang, menghadiri Sidang Tahunan ke-30 Forum Lembaga HAM Nasional Asia-Pasifik (APF) serta seminar dua tahunan di Fiji pada 9 hingga 16 November sebagai pengamat. Dalam pertemuan tersebut, delegasi Taiwan memaparkan perkembangan kerja NHRC terkait perlindungan hak-hak pekerja migran yang sedang hamil kepada hampir 30 negara peserta, baik yang hadir secara langsung maupun daring, sejalan dengan tingginya perhatian APF terhadap isu kesetaraan gender.
 
Pada sidang tahun ini, Wakil Ketua Chi Hui-jung dan Sekretaris Eksekutif Tsou Hsiao-han bersama Niki Rattle dari Ombudsman Kepulauan Cook yang juga hadir sebagai pengamat, diundang untuk berpartisipasi dalam pertemuan kelompok kerja khusus kesetaraan gender yang diperuntukkan bagi komisioner perempuan dan pejabat senior negara anggota. Komisi HAM Taiwan juga mengajukan diri menjadi anggota inti kelompok tersebut guna berbagi pengalaman Taiwan dalam memajukan kesetaraan gender.
 
Seminar dua tahunan kali ini mengangkat tema utama “Perubahan Iklim dan Hak Asasi Manusia”. Dalam beberapa tahun terakhir, NHRC Taiwan secara aktif meneliti dan mempromosikan konsep hak atas lingkungan hidup serta mekanisme partisipasi publik sebagai bagian dari rencana strategis jangka menengah. Untuk membantu kelompok rentan, khususnya penduduk asli, dalam menghadapi dampak perubahan iklim terhadap hak asasi, delegasi Taiwan bertukar pandangan dengan perwakilan Filipina, Indonesia, Samoa, dan negara lain mengenai pendekatan “community-led” bagi lembaga HAM nasional. Diskusi berfokus pada cara memastikan aksi iklim tetap responsif terhadap budaya lokal dan membangun kepercayaan dengan komunitas terdampak.
 
Di luar agenda utama, delegasi Taiwan juga melakukan interaksi intensif dengan lembaga HAM dari Filipina, Mongolia, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru, Indonesia, Thailand, Malaysia, India, Sri Lanka, Samoa, Fiji, dan Kepulauan Cook, serta organisasi internasional seperti Pacific Community. Pertukaran tersebut mencakup isu-isu seperti penyempitan ruang sipil bagi pembela HAM dan dampak kecerdasan buatan terhadap hak asasi, sekaligus mengeksplorasi peluang kerja sama lebih lanjut.