New Southbound Policy Portal

Menilik kembali tahun 2025, situasi internasional berubah dengan cepat, kompetisi geopolitik semakin intensif, sementara lingkungan perdagangan dan ekonomi global serta rantai pasok industri menghadapi konfigurasi baru.
 
Ekspansi berkelanjutan kekuatan otoriter ke luar negeri telah menimbulkan lebih banyak ancaman dan ketidakstabilan, baik di tingkat regional maupun global. Khususnya Tiongkok, dengan dalih apa yang disebut sebagai “tiga peringatan 80 tahun”, terus meningkatkan tekanan terhadap Taiwan melalui berbagai sarana “perang hibrida”, termasuk intimidasi militer, tekanan diplomatik, koersi ekonomi, perang hukum, perang psikologis, perang opini publik, perang kognitif, serta operasi di zona abu-abu. Bahkan, Tiongkok menerapkan yurisdiksi ekstrateritorial dan penindasan lintas negara terhadap warga Taiwan, sehingga menghadirkan tantangan yang semakin kompleks dan berat.
 
Menghadapi tatanan internasional baru yang sarat tantangan, peluang, dan ketidakpastian, menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan tidak hanya berkaitan langsung dengan keamanan Taiwan, tetapi juga telah menjadi konsensus luas dan kepentingan bersama masyarakat internasional.
 
Kementerian Luar Negeri (MOFA Taiwan) bersama seluruh perwakilan Taiwan di luar negeri, berlandaskan ketangguhan, kepercayaan diri, dan kreativitas, terus menjadikan “diplomasi terpadu” sebagai strategi inti. Upaya ini sejalan dengan konsep “diplomasi berbasis nilai” yang dicanangkan Presiden Lai Ching-te serta visi “negara dengan matahari ekonomi yang tidak pernah terbenam”.
 
Dengan memanfaatkan beragam keunggulan Taiwan—sebagai bagian dari “rantai nilai demokrasi global”, “rantai pulau pertama Indo-Pasifik”, “rantai pasok non-merah”, serta kekuatan teknologi, Taiwan terus memperdalam kemitraan dengan negara-negara sahabat dan mitra yang memiliki kesamaan nilai, serta secara aktif berkontribusi nyata bagi perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran regional maupun global.
 
Sejak Presiden Lai menjabat, Kementerian Luar Negeri (MOFA Taiwan) telah menerima kunjungan internasional dari lebih dari 100 negara, meliputi 600 delegasi dengan total lebih dari 6.000 kunjungan. Hal ini secara nyata mencerminkan tingginya pengakuan komunitas internasional terhadap nilai-nilai demokrasi, kebebasan, dan hak asasi manusia Taiwan, sekaligus menjadi penopang terkuat bagi diplomasi nasional.
 
Dalam upaya memperkokoh hubungan diplomatik, hubungan Taiwan dengan 12 negara mitra diplomatik tetap stabil dengan intensitas kunjungan tingkat tinggi yang tinggi. Di antaranya adalah kunjungan Presiden Lai pada Desember 2024 dalam rangka lawatan bertema “Kemakmuran Pasifik Selatan, Kecerdasan dan Keberlanjutan”, yang mencakup negara-negara sahabat di Pasifik seperti Kepulauan Marshall, Tuvalu, dan Palau. Menteri Luar Negeri Lin Chia-lung juga telah mengunjungi 11 negara sahabat diplomatik. Sepanjang tahun ini, sembilan pemimpin negara sahabat diplomatik secara bergiliran berkunjung ke Taiwan, menunjukkan eratnya hubungan persahabatan.
 
Sementara itu, keterhubungan Taiwan–Eropa mengalami peningkatan signifikan. Wakil Presiden Hsiao Bi-khim, mantan Presiden Tsai Ing-wen, para wakil menteri luar negeri, serta sejumlah kepala lembaga pemerintah telah melakukan kunjungan ke Eropa.
 
Di sisi lain, Uni Eropa, NATO, dan para pemimpin negara-negara utama Eropa secara konsisten menegaskan penolakan terhadap upaya sepihak mengubah status quo di Selat Taiwan dengan kekerasan. Dukungan tersebut juga diwujudkan melalui kunjungan pejabat Eropa ke Taiwan serta pelayaran kapal perang melintasi Selat Taiwan, yang secara konkret menegaskan perhatian terhadap perdamaian dan keamanan Selat Taiwan serta kawasan Indo-Pasifik.
 
Selain itu, negara-negara sehaluan seperti Filipina, Australia, Selandia Baru, India, dan Kanada terus menunjukkan dukungan kepada Taiwan melalui kebijakan nyata dan pernyataan publik, sementara Kebijakan Baru Arah Selatan (New Southbound Policy, NSP) juga terus dilaksanakan secara mantap, memperdalam keterhubungan talenta, industri, dan nilai secara regional.