Wakil Presiden Lai Ching-te melakukan konferensi video dengan Presiden Palau Surangel S. Whipps, Jr. pada tanggal 17 Januari, dan menegaskan komitmen untuk terus memperluas kerja sama lintas sektor demi menunjukkan ketahanan dalam hubungan kemitraan antara kedua belah pihak.

Segera setelah Nauru memutus hubungan diplomatik dengan ROC (Taiwan), pada tanggal 15 Januari 2024 negara-negara sahabat diplomatik di kawasan Pasifik, yaitu Palau, Tuvalu, dan Kepulauan Marshall secara terbuka  menegaskan kokohnya hubungan diplomatik dengan pemerintah ROC (Taiwan).

Wakil Menteri Luar Negeri Tien Chung-kwang menerima sumbangan sebesar NTD 3,5 juta (USD 111.000) dari Taiwan Soka Association (TSA) untuk rekonstruksi pasca gempa di Prefektur Ishikawa Jepang.

Demi melindungi kedaulatan dan martabat nasional, Taiwan memutuskan untuk segera mengakhiri hubungan diplomatik dengan Nauru, menghentikan semua proyek kerja sama bilateral, memanggil pulang staf kedutaan besar dan Misi Teknis di Nauru, serta meminta Nauru untuk menutup kedutaan besarnya di Taiwan.

Presiden Tsai Ing-wen menegaskan bahwa Taiwan berkomitmen untuk bekerja sama dengan AS dalam mengatasi tantangan global, serta berharap agar hubungan antara keduanya dapat terus berkembang sebagai kekuatan pendorong untuk kemakmuran dan perkembangan regional dan global.

Ketua Partai Demokratik Progresif (DPP) Lai Ching-te dan pasangan cawapresnya Hsiao Bi-khim dinyatakan memenangkan pemilihan umum presiden Taiwan pada tanggal 13 Januari 2024. Dengan kemenangan tersebut, DPP kembali menjadi partai politik berkuasa untuk empat tahun ke depan.

Pada tanggal 14 Januari 2024 atau sehari setelah Taiwan melaksanakan pemilihan umum, Amerika Serikat mengutus delegasi lintas partai yang dipimpin oleh mantan Penasihat Keamanan Nasional AS, Stephen J. Hadley, dan mantan Deputi Menteri Luar Negeri AS, James B. Stenberg, serta didampingi oleh Direktur American Institute in Taiwan Laura Rosenberger.

Pada tanggal 11 Januari 2024 Senat Amerika Serikat meloloskan resolusi lintas partai dengan suara bulat mengafirmasi peran Taiwan sebagai teladan demokrasi di kawasan Indo-Pasifik dan seluruh dunia, serta keprihatinan terhadap upaya Tiongkok untuk mencampuri pemilihan umum di Taiwan.

Menteri Luar Negeri Joseph Wu mewanti-wanti dunia tentang upaya Tiongkok untuk mencampuri pemilihan umum bukan hanya di Taiwan, tetapi juga di negara-negara demokrasi lain, karena negara tersebut berniat untuk menantang tatanan internasional berbasis aturan.

Pada tanggal 8 Januari 2024 dalam pertemuan laporan politik nasional di Prefektur Fukuoka, Wakil Ketua Partai Demokratik Liberal (LDP) Jepang, Taro Aso, secara terbuka menyatakan bahwa situasi tegang di Selat Taiwan meningkat. Saat ini terdapat lebih dari 20.000 warga Jepang yang tinggal di Taiwan. Apabila sampai terjadi perang di Selat Taiwan, Jepang akan menggunakan kapal selam dan kapal militer untuk berperang karena situasi tersebut merupakan krisis eksistensial bagi Jepang.