Menteri Luar Negeri Joseph Wu menegaskan bahwa Taiwan berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama dengan negara sahabat diplomatik di kawasan Pasifik dan negara sehaluan lainnya untuk menghadapi ekspansi otoritarianisme di kawasan Indo-Pasifik dan di seluruh dunia.
Tanggal 21 Januari 2024 delegasi lintas partai parlemen Lituania tiba di Taiwan untuk kunjungan 6 hari. Delegasi tersebut dipimpin oleh Ketua Kelompok Persahabatan Taiwan Parlemen Lithuania, Matas Maldeikis, dan terdiri dari 11 orang, termasuk 3 orang Wakil Ketua Seimas (badan legislatif Lithuania), yaitu Julius Sabatauskas, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, dan Vytautas Mitalas.
Dalam laporan berjudul "Dampak Keamanan dan Pertahanan dari Pengaruh Tiongkok terhadap Infrastruktur Kritis di Uni Eropa", Parlemen Eropa menyatakan kekhawatiran yang semakin meningkat mengenai ancaman Tiongkok terhadap Taiwan dan Laut China Selatan, serta menegaskan dukungan terhadap kerja sama ekonomi yang lebih kuat dengan Taiwan.
Menlu Joseph Wu menjelaskan meskipun Taiwan terus-menerus menghadapi ancaman dari Tiongkok, Beijing berkemungkinan besar tidak akan memulai perang terhadap Taiwan dalam jangka waktu pendek ke depan. Sebaliknya, Tiongkok menggunakan taktik zona abu-abu yang menggabungkan ancaman militer, koersi ekonomi, dan perang kognitif untuk mempengaruhi pilihan-pilihan politik di Taiwan.
Wakil Presiden Lai Ching-te melakukan konferensi video dengan Presiden Palau Surangel S. Whipps, Jr. pada tanggal 17 Januari, dan menegaskan komitmen untuk terus memperluas kerja sama lintas sektor demi menunjukkan ketahanan dalam hubungan kemitraan antara kedua belah pihak.
Pada tanggal 17 Januari 2024 Kementerian Luar Negeri (MOFA) mengumumkan bahwa Wakil Menteri Luar Negeri Tien Chung-kwang akan memimpin sebuah delegasi ke Kepulauan Marshall guna menghadiri pelantikan Presiden Hilda Heine.
Wakil Menteri Luar Negeri Tien Chung-kwang menerima sumbangan sebesar NTD 3,5 juta (USD 111.000) dari Taiwan Soka Association (TSA) untuk rekonstruksi pasca gempa di Prefektur Ishikawa Jepang.
Segera setelah Nauru memutus hubungan diplomatik dengan ROC (Taiwan), pada tanggal 15 Januari 2024 negara-negara sahabat diplomatik di kawasan Pasifik, yaitu Palau, Tuvalu, dan Kepulauan Marshall secara terbuka menegaskan kokohnya hubungan diplomatik dengan pemerintah ROC (Taiwan).
Presiden Tsai Ing-wen menegaskan bahwa Taiwan berkomitmen untuk bekerja sama dengan AS dalam mengatasi tantangan global, serta berharap agar hubungan antara keduanya dapat terus berkembang sebagai kekuatan pendorong untuk kemakmuran dan perkembangan regional dan global.
Demi melindungi kedaulatan dan martabat nasional, Taiwan memutuskan untuk segera mengakhiri hubungan diplomatik dengan Nauru, menghentikan semua proyek kerja sama bilateral, memanggil pulang staf kedutaan besar dan Misi Teknis di Nauru, serta meminta Nauru untuk menutup kedutaan besarnya di Taiwan.
