Yuan Eksekutif menyampaikan rancangan kebijakan politik tahun ini kepada Yuan Legislatif pada 1 Februari 2018. Beberapa kebijakan yang menjadi perhatian utama adalah undang-undang penetapan upah minimum, dan beberapa peraturan untuk mendorong pelaksanaan revolusi dana pensiun, seperti perbaikan peraturan asuransi tenaga kerja, dan perbaikan di bidang pembiayaan asuransi tenaga kerja.
Di bidang ketenagakerjaan, kesehatan dan kesejahteraan, pemerintah berusaha mendorong pelaksanaan ketentuan upah minimum untuk menciptakan sistem ketenagakerjaan yang aman dan fleksibel, serta memperbaiki standar jam kerja bagi pegawai dengan kebutuhan khusus, meningkatkan perlindungan bagi pekerja paruh waktu, dan meningkatkan kesetaraan kesempatan kerja.
Pada bidang perbaikan pembiayaan dana pensiun dan kesetaraan karir, pemerintah akan secara bertahap melakukan revolusi dana pensiun untuk menjamin hari tua pegawai sekaligus untuk mencapai pembentukan sistem dana pensiun yang berkelanjutan.
Seiring dengan pelaksanaan reformasi dana pensiun, pemerintah akan melakukan perbaikan peraturan asuransi tenaga kerja, menyempurnakan pembiayaan asuransi, menyelesaikan sistem pensiun tenaga kerja, meningkatkan kesiapan dana pensiun, meningkatkan keuntungan jangka panjang dana tenaga kerja, serta melaksanakan fungsi pengawasan dana tenaga kerja.
Di bidang pertahanan nasional, pemerintah akan melakukan perencanaan matang terkait dengan pembiayaan dan sumber daya pertahanan nasional, pengadaan perlengkapan perang dan pemeliharaan, penyelarasan organisasi pertahanan nasional dan struktur militer, peningkatan kemampuan tempur secara keseluruhan yang berupa perbaikan pada sistem perekrutan prajurit dan penyelesaian transformasi militer, penyesuaian program pengganti wajib militer, mewujudkan keadilan bagi prajurit, dan peningkatan kualitas pelatihan bagi peserta wajib militer. Selain itu pemerintah juga akan memproduksi pesawat, kapal selam dan senjata demi mencapai pertahanan nasional yang mandiri serta meningkatkan kapasitas industri pertahanan nasional.
Kebijakan mengenai hubungan lintas selat akan tetap mengacu kepada fakta sejarah dan prinsip dasar perpolitikan serta asas demokrasi dan aspirasi masyarakat. Pemerintah akan berupaya untuk menjaga mekanisme hubungan lintas selat yang telah berjalan, mendorong hubungan dan komunikasi yang konstruktif, serta menjamin perlindungan hak dan kesejahteraan masyarakat.
