Wilfred mengatakan "Taiwan memiliki perekonomian terbesar ke-22 di dunia, serta sistem demokrasi yang baik dan sesuai dengan norma dan standar internasional. Akan tetapi sekalipun komunitas internasional telah mengakui prestasi Taiwan di berbagai bidang, dan walaupun negara-negara anggota PBB telah menjalin hubungan dagang dengan perekonomian yang berkembang cepat ini, PBB tetap mengabaikan dan memarginalisasi Taiwan, bahkan menolak mengakui keabsahan paspor Taiwan, sehingga wisatawan Taiwan tidak dapat mengunjungi area kantor PBB. PBB menggunakan resolusi Sidang Umum no. 2758 tahun 1971 sebagai embargo politik dan kemanusiaan terhadap Taiwan. Embargo atau larangan seperti ini seharusnya tidak memiliki tempat di PBB."
  Dalam pidato sepanjang 25 menit pada sesi debat di hari keempat, Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Rick Nelson Houenipwela, telah menyuarakan dukungan negara tersebut kepada Taiwan. Ia mengatakan, "Ketika dalam sidang ini kita membahas 'tidak boleh ada yang tertinggal' (leaving no one behind), namun PBB terus memarginalisasi dan mengabaikan 23 juta masyarakat Taiwan. Hal ini sangat bertolak belakang dengan prinsip yang dianut oleh PBB sendiri."

Rick Nelson Houenipwela menjelaskan pelaksanaan SDGs membutuhkan kemitraan secara global yang terpadu. Terkait dengan hal ini, Taiwan sudah siap, bersedia dan memiliki kemampuan untuk memberi kontribusi dalam berbagai program PBB demi kesejahteraan umat manusia. Kepulauan Solomon akan terus mendukung Taiwan untuk bergabung dalam organisasi-organisasi khusus PBB, termasuk UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change ), WHO (World Health Organisation ) dan ICAO (International Civil Aviation Organization ).

"Jika kita ingin berfokus pada pembagian tanggung jawab, mempromosikan masyarakat yang damai, adil dan berkelanjutan, maka kita harus memberikan kesempatan kepada 23 juta masyarakat Taiwan. Taiwan telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam memajukan kesejahteraan masyarakat secara global, namun kita telah terus-menerus mengabaikan hak Taiwan untuk menentukan nasib sendiri (self-determination right). Sudah tiba saatnya bagi organisasi ini (PBB) untuk mengakui Taiwan sebagai bagian dari keluarga besar bangsa-bangsa yang sah."

  Perdana Menteri St Lucia, Allen Michael Chastanet, dalam pidatonya mengucapkan terima kasih kepada Taiwan atas bantuan pinjaman yang diberikan kepada St Lucia untuk melakukan rekonstruksi jalan raya dan bandar udara pasca bencana. Ia lebih lanjut menjelaskan bahwa setiap negara memiliki peran penting yang dapat diberdayagunakan, jika PBB ingin mewujudkan dunia yang damai, adil bagi semua manusia, maka PBB harus dapat melawan tindakan diskriminasi dan marginalisasi.

Allen Michael Chastanet juga mendesak PBB agar mengakhiri pembatasan yang dilakukan pada Taiwan untuk berpartisipasi dalam WHO, ICAO dan UNFCCC sebagai pengamat, karena partisipasi ini penting bagi Taiwan dan sama pentingnya bagi St Lucia.

  Perdana Menteri St Kitts and Nevis, Timothy Sylvester Harris, dalam pidatonya menyebut Taiwan sebagai sahabat baik negeri tersebut, ia menegaskan, "Pemerintah kami menilai PBB adalah organisasi untuk semua orang, dan bertujuan untuk mensejahterakan semua orang, termasuk masyarakat Taiwan. Taiwan memiliki keunggulan di bidang teknologi, pertanian, medis dan energi terbarukan, kami yakin Taiwan memiliki peran penting dalam strategi pembangunan internasional. Kami mendukung agar Taiwan diberikan ruang untuk turut serta dalam berbagai dialog, kemajuan, dan berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat internasional."