Pengesahan Undang-Undang Litigasi Konstitusional menandakan dimulainya era baru dalam sistem interpretasi hukum konstitusi di Taiwan. (Foto oleh CNA)
Legislatif Yuan mengesahkan Undang-Undang Litigasi Konstitusional pada tanggal 18 Desember 2018. Berkaitan dengan hasil tersebut, ketika hakim agung Yudisial Yuan melakukan peradilan terhadap suatu kasus yang melibatkan interpretasi hukum konstitusi, prosesnya harus melalui tahapan yudisialisasi, pengadilan dan persidangan. Keputusan ini juga menandakan dimulainya era baru dalam sistem interpretasi hukum konstitusi di Taiwan.
Undang-undang tersebut akan resmi diberlakukan dalam waktu 3 tahun sejak keputusan ini diumumkan, karena masih diperlukan berbagai persiapan dan perangkat dukungan yang memadai.
Amandemen dan pengumuman undang-undang yang mengatur tentang proses peradilan oleh hakim agung Yudisial Yuan telah diberlakukan sejak tanggal 3 Februari 1993, dan sampai hari ini telah berjalan selama 25 tahun. Namun, konten normatif yang terlalu singkat dinilai sudah kurang cocok dengan kondisi sekarang, sehingga diperlukan revisi menyeluruh dan perubahan sistematik.
Beberapa poin penting yang dihasilkan dalam revisi kali ini adalah penerapan proses yudisialisasi, proses pengadilan dan persidangan; penerapan mekanisme pengadilan dalam pemeriksaan (review) hukum konstitusi; penerapan "sahabat pengadilan" untuk mengumpulkan masukan; transparansi dan publikasi dalam proses pemeriksaan hukum konstitusi; penurunan ambang batas pemungutan suara dalam proses pemeriksaan hukum konstitusi, untuk meningkatkan efisiensi proses peradilan; serta penetapan peraturan tentang pemeriksaan kasus pemakzulan presiden dan wakil presiden.
Undang-Undang Litigasi Konstitusional mengatur tentang pembentukan pengadilan hukum konstitusi dan tata laksana pemeriksaan oleh hakim agung Yudisial Yuan, memberikan model pelaksanaan pemeriksaan hukum konstitusi, proses pengadilan atas pemeriksaan konstitusi, sengketa antar lembaga, pemakzulan presiden dan wakil presiden, pelanggaran hukum oleh partai politik, penjaminan otonomi daerah, serta kesatuan interpretasi hukum dan perintah. Perubahan terbesar terdapat pada pengumuman hasil peradilan (hasil diumumkan setelah melewati proses peradilan yang transparan dan terbuka), menggantikan hasil pemeriksaan (hasil diumumkan cukup dengan melewati proses pemeriksaan).
Di bidang peradilan atas pemeriksaan hukum konstitusi, sebelumnya keputusan pengadilan tidak dapat menjadi objek pemeriksaan pelanggaran hukum konstitusi oleh hakim agung Yudisial Yuan, sehingga hak masyarakat kurang mendapatkan jaminan. Dalam revisi kali ini, kekuatan hukum dari hasil pemeriksaan hukum konstitusi dapat diperluas hingga keputusan akhir di tingkat pengadilan, sehingga hak masyarakat dapat terjamin sepenuhnya. Revisi undang-undang ini mengadaptasi mekanisme peradilan atas pemeriksaan hukum konstitusi negara Jerman, di mana masyarakat yang menerima putusan akhir pengadilan bersifat tidak menguntungkan dan melanggar hukum konstitusional, dapat meminta pengadilan konstitusi untuk mendeklarasikan bahwa keputusan tersebut inkonstitusional.
Prinsip utama yang mendasari revisi undang-undang ini adalah transparansi dan keterbukaan. Setiap kasus yang diproses oleh pengadilan konstitusi, melibatkan perlindungan tatanan hukum yang objektif, memiliki nilai konstitusional dan berguna bagi kesejahteraan umum. Setelah kasus tersebut diterima, pengadilan konstitusi akan mengunggah surat pengajuan dan buku berita acara persidangan ke website resmi pengadilan konstitusi.
Penurunan ambang batas pemungutan suara dalam proses pemeriksaan hukum konstitusi dapat membantu meningkatkan efektivitas proses peradilan, karena ketika memutuskan bahwa sebuah putusan bersifat inkonstitusional, jumlah suara setuju harus mencapai 2/3 dari hakim agung.
Namun dalam proses pelaksanaan, seringkali hasil pemungutan suara tidak tercapai, sehingga proses interpretasi hukum tidak dilanjutkan. Setelah dilakukan revisi, jika suara mencapai lebih dari separuh, maka proses interpretasi hukum akan dilanjutkan.
Selain itu, jumlah anggota legislatif yang harus dipenuhi ketika mengajukan kasus ke pengadilan konstitusi juga dikurangi dari 1/3 anggota menjadi 1/4. Dengan demikian, kasus-kasus yang menyangkut kepentingan minoritas juga dapat lebih mudah dimasukkan menjadi objek pemeriksaan oleh hakim agung Yudisial Yuan.
