Pada tanggal 16 September 2019, Pemerintah Kepulauan Solomon mengambil keputusan untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Pemerintah ROC (Taiwan) sangat menyesalkan dan mengutuk keras keputusan tersebut, dan secara resmi mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Kepulauan Solomon.
 
Dengan ini Pemerintah ROC (Taiwan) juga mengakhiri semua proyek kerja sama, dan memanggil pulang seluruh staf kedutaan besar, tim teknis profesional dan tim bantuan medis yang ditempatkan di Kepulauan Solomon, serta meminta Kepulauan Solomon untuk segera memulangkan staf pemerintahan mereka dari Taiwan.   
 
Setelah menjabat pada bulan April tahun ini, Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasseh Sogavare, telah mengumumkan peninjauan ulang terhadap hubungan luar negeri negara tersebut, termasuk hubungan diplomatik dengan Taiwan, yang didasari oleh kepentingan nasional, keabsahan dan transparansi. Manasseh Sogavare telah mengumumkan secara publik bahwa keputusan final yang diambil akan dilakukan dengan mengacu kepada laporan dari instansi pemerintah dan opini masyarakat.
 
Namun, Manasseh Sogavare mengambil keputusan untuk memutus hubungan diplomatik dengan Taiwan hanya dengan berdasarkan pada laporan berat sebelah yang dikeluarkan oleh “Bipartisan Task Force”, yang penuh dengan kepalsuan, dan berbagai keterangan yang jelas-jelas salah.  Manasseh Sogavare tidak hanya telah mengingkari janjinya kepada masyarakat Kepulauan Solomon, tetapi juga telah mengacuhkan 36 tahun pencapaian positif yang dihasilkan oleh kerja sama antara Taiwan dan Kepulauan Solomon.    
 
Selama beberapa tahun terakhir, Tiongkok terus menerus menggunakan diplomasi uang, dan tekanan politik untuk menekan ruang gerak Taiwan di dunia internasional. Taiwan mengutuk perbuatan Tiongkok tersebut dan menanggapi hal ini bukan hanya sebagai ancaman terhadap Taiwan, tetapi juga sebagai tindak perusakan terhadap tatanan internasional. 
 
Selama bertahun-tahun, Taiwan selalu menjadi sahabat yang bersikap tulus terhadap negara-negara diplomatik. Namun, Taiwan tidak akan mengikuti sepak terjang Tiongkok yang menggunakan diplomasi uang untuk memenuhi berbagai permintaan yang tidak masuk akal. Cara-cara seperti itu bukanlah pendekatan diplomasi yang diambil Taiwan. Terlebih lagi, janji-janji bantuan keuangan yang dilontarkan Tiongkok pada kenyataannya hanyalah janji kosong. Sedangkan kontribusi Taiwan terhadap Kepulauan Solomon, terutama di bidang medis, pertanian, pendidikan, dan kebudayaan, adalah kontribusi yang telah sangat bermanfaat bagi masyarakat Kepulauan Solomon, dan tidak bisa diukur hanya dengan uang.
 
Seluruh dunia tentu sudah mengetahui bahwa tindakan Tiongkok mengiming-imingi negara sekutu diplomatik Taiwan untuk berganti haluan adalah upaya untuk merusak semangat, dan memaksa masyarakat Taiwan agar menerima kebijakan “Satu Negara Dua Sistem”.
 
Walaupun partai-partai politik di Taiwan memiliki pandangan yang berbeda mengenai hubungan lintas selat, tetapi partai-partai tersebut semua memiliki kesamaan, yaitu menolak kebijakan “Satu Negara Dua Sistem”. Tindakan Tiongkok yang mencoba untuk menggiring opini publik dengan merebut negara diplomatik Taiwan, hanya akan merusak perkembangan hubungan lintas selat.
 
Tindakan Tiongkok kali ini bisa dilihat sebagai upaya pembalasan terhadap pembelian jet F-16, atau usaha mengalihkan perhatian dari protes Anti Undang-Undang Ekstradisi di Hong Kong yang sedang menjadi sorotan dunia. Namun hal ini tidak akan memengaruhi rasa solidaritas masyarakat Taiwan terhadap masyarakat Hong Kong. Taiwan akan terus memperkuat kapasitas pertahanan nasional, dan tidak akan meninggalkan komitmen terhadap demokrasi, ataupun dukungan terhadap masyarakat Hong Kong.
 
Taiwan akan terus bekerja sama dan berperan aktif secara internasional, tanpa memandang negara diplomatik atau bukan seperti negara-negara berdaulat lainnya.
 
Dalam pernyataannya, Presiden Tsai Ing-wen mengucapkan terima kasih kepada para staf kedutaan besar ROC (Taiwan) di Kepulauan Solomon yang telah berjuang sekuat tenaga hingga di saat-saat terakhir bagi hubungan diplomatik Taiwan. Presiden Tsai menjelaskan, “Adalah hal yang sangat disayangkan bahwa berbagai proyek kerja sama yang tengah berlangsung harus berakhir seperti ini, dan hal ini merupakan kerugian bagi masyarakat Kepulauan Solomon. Namun ini adalah pilihan yang telah diambil oleh Pemerintah Kepulauan Solomon. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kepulauan Solomon atas dukungan mereka terhadap Taiwan, dan kepada negara-negara sekutu lainnya yang telah membantu kami untuk mengatasi masalah ini. Perubahan yang terjadi di kancah diplomatik memang sangat menantang, tetapi Taiwan memiliki banyak sahabat yang bersedia untuk berdiri bersama kami, dan kami tidak sendirian.”