Pertemuan Interpol ke-88 telah berakhir pada tanggal 18 Oktober yang lalu, dan tahun ini Taiwan lagi-lagi tidak menerima undangan untuk hadir sebagai pengamat karena alasan politik. Meskipun demikian, tahun ini Taiwan berhasil mendapatkan lebih banyak dukungan internasional, yang memperlihatkan semakin banyak negara yang merasa tidak puas dengan sikap Interpol yang mengecualikan partisipasi Taiwan hanya karena alasan-alasan politik. Selain itu, mengalirnya dukungan luas dari komunitas internasional juga menunjukkan bahwa permintaan Taiwan untuk bergabung dengan Interpol adalah hal yang rasional dan memang sudah sewajarnya.
 
Menanggapi dukungan yang disampaikan oleh negara-negara sahabat diplomatik dan negara-negara sehaluan dalam pertemuan tersebut, Kementerian Luar Negeri Taiwan (MOFA) mengucapkan terima kasih. MOFA akan terus berpegang teguh pada prinsip “profesional, pragmatis, dan kontributif”, serta bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (MOI) untuk meraih lebih banyak dukungan internasional.
 
Tahun ini 11 negara sahabat diplomatik, yaitu Belize, Eswatini, Guatemala, Haiti, Honduras, Kepulauan Marshall, Nauru, Saint Kitts dan Nevis, Saint Lucia dan Saint Vincent telah menyampaikan surat kepada Presiden Interpol, Kim Jong Yang, yang berisi desakan untuk mengundang Taiwan untuk menghadiri pertemuan sebagai pengamat.
 
Di samping itu, sebanyak delapan negara sahabat diplomatik, yaitu Belize, Guatemala, Kepulauan Marshall, Nauru, Palau, Tuvalu, Saint Kitts dan Nevis, serta Saint Lucia secara khusus membuat sebuah film pendek untuk menyatakan dukungan terhadap partisipasi Taiwan.
 
Selama pertemuan berlangsung, delegasi dari Belize, Eswatini, Guatemala, Honduras, Paraguay, serta Saint Kitts dan Nevis juga telah menyuarakan dukungan terhadap Taiwan, dan menegaskan bahwa untuk menjamin upaya penegakan keamanan global, Taiwan harus bergabung dengan Interpol. Dukungan kuat terhadap Taiwan seperti ini adalah untuk pertama kalinya disuarakan dalam sesi pertemuan sejak Taiwan dipaksa untuk mundur dari Interpol pada tahun 1984. Pernyataan dari berbagai negara tersebut juga turut meningkatkan kesadaran komunitas internasional terhadap perlakuan tidak adil yang diterima Taiwan.      
 
Dukungan yang berasal dari negara-negara sehaluan juga bergema lebih keras dalam pertemuan tahun ini. Deputi Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Biro Urusan Asia Timur dan Pasifik, Patrick Murphy; Deputi Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Biro Organisasi Internasional, Jonathan Moore; Wakil Direktur AIT, William Brent Christensen; dan Juru Bicara AIT, Amanda Mansour, telah secara terbuka menyatakan dukungan terhadap Taiwan untuk bergabung dengan Interpol.
 
Selain itu, Kantor Perwakilan Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Jerman, dan Australia di Taiwan, melalui akun Facebook resmi mereka, telah membagikan film pendek yang dibuat oleh negara-negara sahabat diplomatik, dan tulisan yang dikeluarkan oleh Kepala Biro Investigasi Kriminal MOI, Huang Ming-chao.     
 
Sebanyak 140 orang anggota legislatif dari 14 negara juga telah menyatakan dukungan terhadap partisipasi Taiwan. Pada bulan Mei yang lalu, DPR Amerika Serikat telah meloloskan Taiwan Assurance Act of 2019 dengan 414 suara, untuk menegaskan bahwa AS mendukung partisipasi Taiwan dalam organisasi internasional termasuk Interpol. Pada bulan September yang lalu, anggota Komite Urusan Luar Negeri DPR AS, John Curtis R-UT dan 47 orang anggota DPR lintas partai, telah mengirimkan surat kepada Menteri Hukum dan Menteri Luar Negeri, yang meminta lembaga administratif untuk mengambil langkah konkret dalam membantu Taiwan bergabung dengan Interpol.   
 
Anggota parlemen Inggris, Nigel Evans dan Lord Rogan, telah mengeluarkan pernyataan bersama yang menyerukan kepada Interpol untuk mengundang Taiwan sebagai pengamat. Di samping itu, Chile, Jerman, Honduras, Hongaria, Italia, Jepang, Korea Selatan, Kepulauan Marshall, Meksiko, Belanda, Spanyol, dan Turki, untuk pertama kalinya menyatakan dukungan terhadap Taiwan dengan cara mengirim surat, resolusi dan pernyataan terbuka.   
 
Untuk membantu komunitas internasional lebih memahami pentingnya partisipasi Taiwan dalam Interpol, Kepala Biro Investigasi Kriminal MOI, Huang Ming-chao, mengeluarkan sebuah pernyataan tertulis berjudul “Memerangi Kejahatan Internasional Tidak Bisa Tanpa Taiwan”. Pernyataan tersebut telah dipublikasikan oleh 49 media internasional dan sebanyak 29 reportase khusus telah diterbitkan.  
 
MOFA juga dengan tegas membantah penyataan konyol delegasi Tiongkok yang dilontarkan dalam pertemuan dengan mengatakan bahwa Taiwan adalah bagian dari Tiongkok, dan tidak memiliki hak untuk berpartisipasi sebagai pengamat. Delegasi tersebut juga mengatakan bahwa permintaan Taiwan dapat disampaikan melalui komunikasi dengan otoritas Beijing. MOFA mengutuk pernyataan delegasi Tiongkok tersebut yang jelas-jelas merupakan upaya jahat untuk menimbulkan kesalahpahaman di kalangan komunitas internasional. MOFA kembali menegaskan bahwa Taiwan bukanlah bagian dari Tiongkok. Fakta bahwa Taiwan tidak berada di bawah yurisdiksi Tiongkok adalah hal yang tidak terbantahkan. Hanya pemerintah yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat Taiwan lah yang memiliki mandat untuk mewakili 23 juta masyarakat Taiwan secara internasional. Tiongkok tidak memiliki hak dan kepentingan untuk mencampuri partisipasi Taiwan dalam Interpol.     
 
MOFA menegaskan tujuan utama Interpol adalah menjadikan dunia lebih aman (a safer world), dan tidak seharusnya memarginalisasi lembaga kepolisian manapun. Sebagai pemangku kepentingan dalam komunitas internasional, Taiwan bersedia dan memiliki kapasitas untuk memberikan kontribusi untuk mencapai tujuan tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Interpol yang baru saja terpilih untuk kembali menjabat, Jürgen Stock, bahwa dalam menghadapi ancaman kejahatan yang terus berubah, peran Interpol yang kuat dan netral menjadi semakin penting.
 
MOFA menyerukan kepada Interpol untuk bertindak sesuai dengan misi organisasi yaitu menjamin serta memajukan hubungan dan bantuan timbal balik antar lembaga kepolisian, melaksanakan isi piagam Interpol pasal ketiga, menghentikan tindakan marginalisasi terhadap Taiwan yang hanya didasari oleh alasan politik, dengan segera menerima partisipasi Taiwan secara komprehensif dalam pertemuan dan mekanisme Interpol, dan memberikan akses kepada Taiwan untuk menggunakan sistem komunikasi polisi internasional I-24/7, termasuk 17 basis data tentang dokumen perjalanan yang dicuri atau hilang. Hanya dengan cara inilah jaringan pertahanan kepolisian internasional dapat terlaksana tanpa celah.