Pada tanggal 21 April 2020, Legislatif Yuan meloloskan amandemen undang-undang khusus untuk meredam dampak wabah virus korona Wuhan (Covid-19) terhadap perekonomian. Dalam amandemen tersebut, nilai alokasi anggaran ditingkatkan sebesar NT$ 150 miliar. Bantuan atau kompensasi yang diterima oleh masyarakat tidak akan dikenakan pajak (berdasarkan ketentuan khusus karena wabah virus korona Wuhan). 

Amandemen kali ini menetapkan bahwa pemerintah dapat kembali mengajukan anggaran khusus untuk dievaluasi oleh Legislatif Yuan dengan jumlah tidak melewati plafon anggaran yaitu sebesar NT$ 210 miliar. Pengajuan anggaran harus dilakukan dengan melihat perkembangan situasi dan kondisi wabah virus korona Wuhan.  
 
Rancangan amandemen undang-undang ini diajukan oleh Eksekutif Yuan pada tanggal 2 April setelah mempertimbangkan dampak serius dari wabah virus korona Wuhan. Dalam rancangan amandemen tersebut, Eksekutif Yuan mengajukan agar plafon anggaran dinaikkan dari NT$ 60 miliar menjadi NT$ 210 miliar. Selanjutnya, Kepala Legislatif Yuan, Yu Shyi-kun, beberapa kali menggelar sidang evaluasi dengan partai oposisi, untuk membahas butir-butir ketentuan yang akan diamandemen.    
 
Perbedaan pendapat dari beberapa partai terutama terjadi pada butir ke-11. Partai oposisi Kuomintang (KMT) mengajukan agar plafon anggaran dinaikan menjadi NT$ 310 miliar, dan NT$ 10 miliar di antaranya akan dialokasikan sebagai dana bantuan untuk meredam dampak wabah terhadap perekonomian, dan diberikan dalam bentuk uang tunai. Selain itu, ketentuan mengenai persyaratan pengajuan dan standar kelayakan akan ditentukan oleh Kementerian Keuangan (MOF), Kementerian Tenaga Kerja (MOL), dan Kementerian Kesehatan dan kesejahteraan (MOHW).    
 
Sementara itu, partai berkuasa Democratic Progresif Party (DPP) mengajukan agar plafon anggaran ditetapkan sebesar NT$ 210 miliar. Pengajuan anggaran tidak boleh melebihi plafon, dan harus melewati proses evaluasi dari Legislatif Yuan, dengan mempertimbangkan perkembangan situasi dan kondisi wabah.   
 
Pengajuan anggaran tidak dibatasi oleh Undang-Undang Anggaran pasal 23, 62 dan 63. Namun mata anggaran yang dihapus atau dikurangi oleh Legislatif Yuan tidak boleh dialihkan ke mata anggaran yang lain.

Selain itu, KMT dan DPP juga menetapkan batas utang dan pinjaman pemerintah, dalam ruang lingkup penerapan undang-undang khusus ini, tidak dibatasi oleh pasal 5 ayat 7 Undang-Undang Utang Publik. Selama periode pelaksanaan undang-undang khusus ini, nilai utang dan pinjaman pemerintah dalam total anggaran pemerintah pusat dan anggaran khusus tidak dibatasi oleh pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Fiskal.

Mengenai usulan amandemen yang diajukan oleh KMT, Legislatif Yuan melakukan pemungutan suara dengan suara setuju sebanyak 38 orang, dan suara menolak sebanyak 59 orang. Usulan amandemen dari New Power Party dan Taiwan People’s Party juga tidak berhasil lolos dari pemungutan suara. Usulan amendemen yang diloloskan adalah usulan dari partai DPP.