Menlu Joseph Wu: Melihat Situasi Hong Kong, Masyarakat Taiwan Tidak Akan Terima “Satu Negara Dua Sistem”
Sumber
Ministry of Foreign Affairs
2020-12-31
Belakangan ini, Tiongkok terus-menerus meningkatkan kapasitas militernya. Sejak awal tahun 2020, tentara Tiongkok (People’s Liberation Army—PLA) telah berkali-kali memasuki Zona Identifikasi Pertahanan Udara (Air Defense Identification Zone, ADIZ) Taiwan, dan melintasi garis batas di Selat Taiwan. Selain itu, Tiongkok juga telah menimbulkan ancaman dan keresahan di Laut Timur, Laut Selatan, dan di perbatasan India-Tiongkok. (Foto oleh Kementerian Luar Negeri)
Pada tanggal 23 Desember 2020, Menteri Luar Negeri Taiwan, Joseph Wu, melakukan wawancara eksklusif via telekonferensi dengan Buckhard Bischof, seorang jurnalis senior media Austria “Die Presse”. Dalam wawancara tersebut, Menlu Joseph Wu membahas isu seputar situasi di Selat Taiwan, hubungan Taiwan dengan AS setelah pemilihan presiden, serta hubungan Taiwan dengan Uni Eropa.
Menlu Joseph Wu menjelaskan pemerintah Beijing akhir-akhir ini telah memperkuat kapasitas militer mereka, dan menimbulkan ancaman. Selain itu, Tiongkok juga secara paksa meloloskan Undang-Undang Keamanan Nasional versi Hong Kong, yang membuktikan bahwa kebijakan “Satu Negara Dua Sistem” sebetulnya adalah kebijakan “Satu Negara Satu Sistem”, yang juga merupakan sistem komunis. Undang-undang tersebut telah merampas hak dan kebebasan masyarakat Hong Kong, bahkan sebagian anggota parlemen yang dipilih oleh masyarakat, dicopot dari jabatan secara sepihak. Setelah menyaksikan situasi yang terjadi di Hong Kong, masyarakat Taiwan sama sekali tidak menerima “Satu Negara Dua Sistem”.
Belakangan ini, Tiongkok terus-menerus meningkatkan kapasitas militernya. Sejak awal tahun 2020, tentara Tiongkok (People’s Liberation Army—PLA) telah berkali-kali memasuki Zona Identifikasi Pertahanan Udara (Air Defense Identification Zone, ADIZ) Taiwan, dan melintasi garis batas di Selat Taiwan. Selain itu, Tiongkok juga telah menimbulkan ancaman dan keresahan di Laut Timur, Laut Selatan, dan di perbatasan India-Tiongkok.
Menghadapi ekspansi militer Tiongkok, Taiwan akan memperkuat kemampuan pertahanan, dan kemampuan perang asimetris, serta memperdalam hubungan dengan Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa, serta negara-negara sehaluan lainnya, demi mempertahankan diri apabila terjadi bentrokan di lintas selat, atau ketika Taiwan dijadikan sebagai “kambing hitam” atas ketidakstabilan internal yang terjadi di Tiongkok.
Mengenai hasil pemilihan Presiden AS, Menlu Joseph Wu menjelaskan Taiwan memiliki hubungan baik dengan dua partai besar Amerika Serikat, dan pemerintah percaya bahwa hubungan persahabatan antara Taiwan dengan AS akan terus terjaga. Pemerintah juga berharap hubungan bilateral di bidang perdagangan, keamanan, dan kunjungan pejabat tinggi dapat terus berkembang, negosiasi Perjanjian Kerangka Investasi dan Perdagangan (TIFA) dapat kembali diselenggarakan, dan penjualan senjata kepada Taiwan dapat terus dilanjutkan.
Mengenai hubungan Taiwan dengan Uni Eropa, Menlu Joseph Wu menjelaskan dalam beberapa waktu terakhir, kerja sama bilateral Taiwan-UE terus meningkat, terlihat dari kunjungan pejabat tinggi, kerja sama di bidang perlindungan hak asasi manusia, dan bertambahnya suara dukungan yang dinyatakan oleh negara-negara Eropa terhadap partisipasi Taiwan dalam WHO.
Menlu Joseph Wu juga menyatakan harapannya agar Taiwan-UE dapat memperdalam hubungan perdagangan, dan segera memulai pelaksanaan negosiasi penandatanganan Perjanjian Investasi Bilateral (BIA).
Kunjungan Kepala Senat Republik Ceko pada bulan September lalu, berlangsung dengan sangat sukses. Taiwan berharap di masa yang akan datang, kunjungan serupa juga dapat dilakukan oleh negara-negara Eropa lainnya, dan Uni Eropa dapat mendukung Taiwan untuk berpartisipasi dalam PBB, WHO, ICAO, INTERPOL, dan organisasi internasional lainnya, agar Taiwan berkesempatan untuk berkontribusi bagi komunitas internasional.
Menlu Joseph Wu menjelaskan pemerintah Beijing akhir-akhir ini telah memperkuat kapasitas militer mereka, dan menimbulkan ancaman. Selain itu, Tiongkok juga secara paksa meloloskan Undang-Undang Keamanan Nasional versi Hong Kong, yang membuktikan bahwa kebijakan “Satu Negara Dua Sistem” sebetulnya adalah kebijakan “Satu Negara Satu Sistem”, yang juga merupakan sistem komunis. Undang-undang tersebut telah merampas hak dan kebebasan masyarakat Hong Kong, bahkan sebagian anggota parlemen yang dipilih oleh masyarakat, dicopot dari jabatan secara sepihak. Setelah menyaksikan situasi yang terjadi di Hong Kong, masyarakat Taiwan sama sekali tidak menerima “Satu Negara Dua Sistem”.
Belakangan ini, Tiongkok terus-menerus meningkatkan kapasitas militernya. Sejak awal tahun 2020, tentara Tiongkok (People’s Liberation Army—PLA) telah berkali-kali memasuki Zona Identifikasi Pertahanan Udara (Air Defense Identification Zone, ADIZ) Taiwan, dan melintasi garis batas di Selat Taiwan. Selain itu, Tiongkok juga telah menimbulkan ancaman dan keresahan di Laut Timur, Laut Selatan, dan di perbatasan India-Tiongkok.
Menghadapi ekspansi militer Tiongkok, Taiwan akan memperkuat kemampuan pertahanan, dan kemampuan perang asimetris, serta memperdalam hubungan dengan Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa, serta negara-negara sehaluan lainnya, demi mempertahankan diri apabila terjadi bentrokan di lintas selat, atau ketika Taiwan dijadikan sebagai “kambing hitam” atas ketidakstabilan internal yang terjadi di Tiongkok.
Mengenai hasil pemilihan Presiden AS, Menlu Joseph Wu menjelaskan Taiwan memiliki hubungan baik dengan dua partai besar Amerika Serikat, dan pemerintah percaya bahwa hubungan persahabatan antara Taiwan dengan AS akan terus terjaga. Pemerintah juga berharap hubungan bilateral di bidang perdagangan, keamanan, dan kunjungan pejabat tinggi dapat terus berkembang, negosiasi Perjanjian Kerangka Investasi dan Perdagangan (TIFA) dapat kembali diselenggarakan, dan penjualan senjata kepada Taiwan dapat terus dilanjutkan.
Mengenai hubungan Taiwan dengan Uni Eropa, Menlu Joseph Wu menjelaskan dalam beberapa waktu terakhir, kerja sama bilateral Taiwan-UE terus meningkat, terlihat dari kunjungan pejabat tinggi, kerja sama di bidang perlindungan hak asasi manusia, dan bertambahnya suara dukungan yang dinyatakan oleh negara-negara Eropa terhadap partisipasi Taiwan dalam WHO.
Menlu Joseph Wu juga menyatakan harapannya agar Taiwan-UE dapat memperdalam hubungan perdagangan, dan segera memulai pelaksanaan negosiasi penandatanganan Perjanjian Investasi Bilateral (BIA).
Kunjungan Kepala Senat Republik Ceko pada bulan September lalu, berlangsung dengan sangat sukses. Taiwan berharap di masa yang akan datang, kunjungan serupa juga dapat dilakukan oleh negara-negara Eropa lainnya, dan Uni Eropa dapat mendukung Taiwan untuk berpartisipasi dalam PBB, WHO, ICAO, INTERPOL, dan organisasi internasional lainnya, agar Taiwan berkesempatan untuk berkontribusi bagi komunitas internasional.
Die Presse pertama kali berdiri pada tahun 1848, dan merupakan media cetak tertua yang paling berpengaruh di Austria. Media cetak Die Presse sangat menaruh perhatian terhadap perkembangan politik dan ekonomi di Asia Timur, dengan reportase yang dijadikan sebagai acuan oleh berbagai kalangan dalam komunitas internasional.
