Pada tanggal 1 Februari 2021, pihak militer Myanmar mengumumkan telah mengambil alih pemerintahan, dan memberlakukan “situasi darurat” (state of emergency) selama satu tahun. Menurut informasi yang diterima oleh Kantor Perwakilan Taiwan, Presiden Myanmar, Win Myint, dan Penasihat Negara, Aung San Suu Kyi, serta pejabat pemerintah lainnya telah ditahan. Selain itu, sambungan telepon dan internet di beberapa wilayah di ibukota Nay Pyi Taw dan kota terbesar di Myanmar, Yangon, telah diputus untuk sementara.       
 
Kementerian Luar Negeri (MOFA) dan Kantor Perwakilan Taiwan di Myanmar masih terus memantau situasi politik yang berkembang. MOFA juga menyatakan keprihatinan atas terjadinya perubahan situasi politik yang drastis dan mendadak ini. MOFA menyerukan kepada pemimpin politik Myanmar agar menyelesaikan konflik dan meredakan ketegangan secara damai dan melalui dialog.