Pada tanggal 4 Januari 2021, Yayasan Pengembangan Penduduk Baru mengumumkan revisi terhadap acuan dan pengajuan subsidi, untuk membantu kebutuhan finansial penduduk baru yang sedang hamil atau akan menjalani persalinan, sebelum mereka memperoleh kartu National Health Insurance (NHI), atau terdaftar dalam kependudukan di suatu kota/kabupaten. Revisi tersebut telah dinyatakan berlaku sejak tanggal 13 Februari 2021, dan merupakan bagian dari upaya National Immigration Agency (NIA) untuk memberikan layanan yang lebih terpadu kepada penduduk baru.    
 
Juru bicara NIA menjelaskan demi menjamin pemberian layanan kesehatan kepada para penduduk baru yang tidak memiliki kartu NHI karena belum terdaftar dalam kependudukan, Yayasan Pengembangan Penduduk Baru telah mengalokasikan pendanaan untuk situasi darurat. Pendanaan tersebut dapat dimanfaatkan untuk membantu penduduk baru yang mengalami kesulitan ekonomi akibat kehamilan atau persalinan, setelah menjalani pemeriksaan dari dokter. Penduduk baru yang membutuhkan subsidi, dapat mendaftarkan diri ke pemerintah daerah, dan setelah lolos evaluasi, pengajuan diteruskan ke Yayasan Pengembangan Penduduk Baru.      
 
NIA juga menyerukan kepada berbagai pihak, apabila menemukan keluarga penduduk baru yang memenuhi syarat untuk menerima bantuan, dapat membantu mengantar ke kantor urusan sipil di tingkat desa, kota, dan distrik, maupun ke pusat layanan penduduk baru di kantor pemerintah kota dan kabupaten.