Kembali ke konten utama
Taiwan Raih Predikat Tier 1 Selama 13 Tahun Berturut-turut dalam Laporan Pencegahan Perdagangan Manusia
2022-07-22
New Southbound Policy。MOI menjelaskan pihaknya akan terus berperan aktif untuk berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait, mengintegrasikan sumber daya pemerintah dan swasta, mengkaji perencanaan proyek pencegahan perdagangan manusia untuk dua tahun berikutnya, dan meningkatkan kualitas pelaksanaan pencegahan perdagangan manusia di Taiwan. (DOS)
MOI menjelaskan pihaknya akan terus berperan aktif untuk berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait, mengintegrasikan sumber daya pemerintah dan swasta, mengkaji perencanaan proyek pencegahan perdagangan manusia untuk dua tahun berikutnya, dan meningkatkan kualitas pelaksanaan pencegahan perdagangan manusia di Taiwan. (DOS)



Pada tanggal 19 Juli, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat mengumumkan Laporan Pencegahan Perdagangan Manusia untuk tahun 2022, dan Taiwan berhasil meraih predikat “Tier 1” untuk 13 tahun berturut-turut, sejajar dengan Amerika Serikat dan Inggris. Predikat tersebut merupakan sebuah pengakuan internasional terhadap kerja sama Pemerintah dan masyarakat Taiwan dalam memberantas tindak perdagangan manusia.  
 
Kementerian Dalam Negeri (MOI) menjelaskan predikat level 1 merupakan sebuah pengakuan atas upaya yang dilakukan Taiwan, tetapi tidak menandakan tidak ada masalah perdagangan manusia. Pemerintah dan masyarakat Taiwan melihat masalah tersebut sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, dan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah.
 
Dalam laporan kali ini, AS memberikan beberapa saran, seperti melakukan investigasi terhadap eksploitasi tenaga kerja dalam industri perikanan lepas pantai; perluasan ruang lingkup  pemeriksaan industri perikanan hingga ke seluruh pelabuhan di luar negeri yang telah menerima otorisasi; menyediakan layanan penerjemah dalam proses pemeriksaan, khususnya bahasa Indonesia dan Tagalog; serta melarang penahanan dokumen perjalanan dan dokumen identitas.
 
Saran-saran tersebut telah dimasukan ke dalam proyek aksi anti-eksploitasi 2021-2022, dan akan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga kementerian terkait. Pelaksanaan proyek tersebut juga akan terus dikaji dan dievaluasi melalui laporan pencegahan perdagangan manusia, dan pemberantasan diskriminasi Yuan Eksekutif.    
 
MOI menjelaskan pihaknya akan terus berperan aktif untuk berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait, mengintegrasikan sumber daya pemerintah dan swasta, mengkaji perencanaan proyek pencegahan perdagangan manusia untuk dua tahun berikutnya, dan meningkatkan kualitas pelaksanaan pencegahan perdagangan manusia di Taiwan.