Kembali ke konten utama
Presiden Tsai Terima Kunjungan Delegasi DPR RI di Istana Kepresidenan
New Southbound Policy。Hubungan antara Taiwan dan Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, terlihat dari penandatanganan 20 perjanjian kerja sama yang meliputi berbagai bidang dalam kurun waktu enam tahun terakhir. 
Hubungan antara Taiwan dan Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, terlihat dari penandatanganan 20 perjanjian kerja sama yang meliputi berbagai bidang dalam kurun waktu enam tahun terakhir. 

Pada tanggal 25 Oktober 2022 Presiden Tsai menerima kunjungan delegasi Kaukus Taiwan lintas partai dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Istana Kepresidenan, dan menyampaikan  komitmen Taiwan untuk meningkatkan hubungan bilateral dan kerja sama ekonomi dengan Indonesia.

Delegasi tersebut dipimpin oleh anggota DPR RI Mardani Ali Sera, dan didampingi oleh anggota DPR RI Asep  Maoshul Affandy.

Hubungan antara Taiwan dan Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, terlihat dari penandatanganan 20 perjanjian kerja sama yang meliputi berbagai bidang dalam kurun waktu enam tahun terakhir. 

Indonesia telah menjadi fokus utama dalam pelaksanaan Kebijakan Baru arah Selatan (New Southbound Policy, NSP), dan angka perdagangan Taiwan-Indonesia pada tahun lalu telah menyentuh angka 11,3 miliar USD. 

Presiden Tsai menjelaskan kunjungan delegasi DPR RI ini adalah kunjungan pertama dari badan Legislatif Indonesia  sejak pandemi Covid-19 merebak, dan berdampak penting karena terdiri dari anggota DPR lintas partai.  

Mardani Ali Sera menyampaikan kerja sama global yang lebih kuat sangat diperlukan untuk mengatasi masalah pandemi, perubahan iklim, dan dampak yang ditimbulkan oleh invasi Rusia terhadap Ukraina, karena masalah yang dihadapi oleh sebuah negara juga dapat mempengaruhi negara lain. 

Pertemuan ini juga dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Istana Kepresidenan, David Lee, dan Wakil Menteri Luar Negeri, Alexander Yui.

Kebijakan Baru Arah Selatan (NSP) dicanangkan oleh Presiden Tsai Ing-wen pada tahun 2016 sebagai salah satu tulang punggung dalam strategi kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan tersebut mendorong peningkatan hubungan kerja sama di bidang pertanian, perdagangan, kebudayaan, pendidikan, dan  pariwisata dengan 10 negara ASEAN, 6 negara Asia Selatan, Australia, dan Selandia Baru.