NHRC dan Academia Sinica Selenggarakan Lokakarya, Bahas Teknologi Digital dan Tantangan terhadap HAM

2022-11-24

New Southbound Policy。Chen Chu menjelaskan bahwa dalam memasuki era pasca pandemi, kita harus terus memantau berbagai dampak dan tantangan yang dapat ditimbulkan oleh kebijakan pencegahan pandemi terhadap hak asasi manusia, dan dalam menghadapi krisis kesehatan, pemerintah harus dapat menemukan titik keseimbangan antara kepentingan publik dan hak asasi masyarakat yang berada dalam kondisi sehat.

Chen Chu menjelaskan bahwa dalam memasuki era pasca pandemi, kita harus terus memantau berbagai dampak dan tantangan yang dapat ditimbulkan oleh kebijakan pencegahan pandemi terhadap hak asasi manusia, dan dalam menghadapi krisis kesehatan, pemerintah harus dapat menemukan titik keseimbangan antara kepentingan publik dan hak asasi masyarakat yang berada dalam kondisi sehat.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (NHRC) bekerja sama dengan Academia Sinica menyelenggarakan lokakarya Perdebatan antara Respons terhadap Pandemi dan HAM di Era Digital.

Kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan untuk mengevaluasi penggunaan teknologi informasi di masa pencegahan pandemi dan kaitannya terhadap pembatasan dan pelanggaran hak asasi masyarakat. Hasil evaluasi akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan referensi bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan, untuk semakin meningkatkan perlindungan hak asasi manusia.

Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, pandemi telah memberi dampak besar secara global di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Ketika pandemi merebak dengan sangat serius, pemerintah berbagai negara menggunakan teknologi digital untuk mengontrol kehidupan sehari-hari masyarakat, agar dapat secara efektif mencegah penyebaran virus. Demi keberhasilan pencegahan pandemi dan perlindungan kesehatan masyarakat, Taiwan telah menerapkan berbagai kebijakan, seperti sistem penjatahan masker berbasis nama, sistem vaksinasi berbasis nama, penelusuran kontak, dan lain-lain.

Direktur NHRC, Chen Chu, menyampaikan pada tanggal 19 November 2020, 16 organisasi internasional, termasuk PBB, WHO dan Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR), menerbitkan “Pernyataan Bersama mengenai Perlindungan Data dan Privasi dalam Merespons Covid-19”. Pernyataan tersebut menegaskan pengumpulan, dan penggunaan data yang diperoleh di masa pandemi, dapat menghambat penyebaran virus, dan mempercepat pemulihan ekonomi. Akan tetapi, penggunaan data tersebut harus berlandaskan pada hak asasi manusia, pertimbangan hukum internasional, serta prinsip perlindungan data, dan privasi.

Chen Chu menjelaskan bahwa dalam memasuki era pasca pandemi, kita harus terus memantau berbagai dampak dan tantangan yang dapat ditimbulkan oleh kebijakan pencegahan pandemi terhadap hak asasi manusia, dan dalam menghadapi krisis kesehatan, pemerintah harus dapat menemukan titik keseimbangan antara kepentingan publik dan hak asasi masyarakat yang berada dalam kondisi sehat.