Menteri Eropa dan Urusan Luar Negeri Prancis, Stéphane Séjourné, menentang perubahan sepihak terhadap status quo lintas selat. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul perubahan sepihak terhadap rute penerbangan M503 yang dilakukan Tiongkok.
Stéphane Séjourné menegaskan penentangannya tersebut saat menjawab pertanyaan dari Senat Prancis pada tanggal 7 Februari lalu. Ia juga tidak setuju dengan penggunaan tindakan militer atau paksaan untuk merusak perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.
Stéphane Séjourné juga menegaskan bahwa Prancis menilai penting kebebasan bernavigasi dan penerbangan di Selat Taiwan, serta secara eksplisit mendukung partisipasi Taiwan dalam organisasi internasional.
Prancis sudah bertahun-tahun menyatakan kekhawatiran terhadap perkembangan situasi lintas selat dan Indo-Pasifik, sebagaimana dibuktikan dari penekanannya pada perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan dalam pertemuan tingkat tinggi dan pernyataan multilateral yang dikeluarkan bersama negara-negara lain, termasuk Australia, Jepang, dan Amerika Serikat.
Prancis telah menyatakan sikapnya melalui tindakan konkret, termasuk mengirim kapal militer untuk melintasi Selat Taiwan. Contoh lain adalah Undang-Undang Program Militer 2024-2030 yang dicanangkan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron pada bulan Agustus tahun lalu. Ini merupakan kali pertama Prancis mencantumkan Taiwan dalam sebuah undang-undang, dan pertama kalinya sebuah negara besar mengesahkan legislasi yang menekankan kebebasan bernavigasi di Selat Taiwan.
Taiwan dan Prancis sama-sama menjunjung nilai-nilai kebebasan, demokrasi, penghargaan terhadap hak asasi manusia, dan supremasi hukum. Taiwan akan terus bekerja sama dengan Prancis untuk melindungi demokrasi dan mempererat kerja sama bilateral dalam bidang ekonomi, energi baru, penelitian ilmiah, teknologi, dan perdagangan.
