Dalam wawancara eksklusif dengan jurnalis surat kabar Denmark "Berlingske" beberapa waktu lalu, Menteri Luar Negeri Joseph Wu memberikan pernyataan terkait tindakan pemerintah Denmark yang mencantumkan kata "Tiongkok" pada kolom keterangan tempat lahir kartu izin tinggal warga negara ROC (Taiwan) di Denmark. 
 
Menlu Joseph Wu menyeru Denmark untuk menghormati kehendak bebas (free will) masyarakat Taiwan dan mengakui secara de facto bahwa Taiwan dan Tiongkok adalah dua entitas yang tidak saling tunduk. Wawancara ini telah diterbitkan pada tanggal 3 April 2024 dengan judul "Menteri Luar Negeri Taiwan: Tiongkok Sedang Bersiap Memanfaatkan Keputusan Denmark".
 
Menlu Joseph Wu menjelaskan bahwa Denmark memiliki tempat istimewa di hatinya karena Denmark adalah negara Eropa pertama yang ia kunjungi setelah menjabat sebagai menteri pada Konferensi KTT Demokrasi Kopenhagen 2019. Ia menggarisbawahi pentingnya persatuan komunitas demokrasi dalam menghadapi ekspansi otoritarianisme dan berharap Denmark, sebagai negara demokrasi, akan menghormati kehendak rakyat Taiwan untuk memilih sebutan terhadap negara asal mereka, dan tidak mencantumkan Taiwan sebagai bagian dari Tiongkok yang otoriter.
 
Masyarakat Taiwan sangat menghargai dukungan Denmark dan negara-negara Eropa terhadap Ukraina. Sama seperti agresi yang dilancarkan Rusia terhadap Ukraina, Tiongkok juga sedang berupaya untuk melahap Taiwan. Jika Denmark melihat Taiwan sebagai bagian dari Tiongkok, hal ini akan dimanfaatkan oleh Tiongkok untuk semakin merasionalisasi kedaulatannya atas Taiwan, dan melegitimasi niatnya untuk melancarkan serangan militer. 
 
Pencantuman Taiwan sebagai bagian dari Tiongkok akan menghasilkan dampak yang luas dalam komunitas internasional. Menlu Joseph Wu berharap masyarakat Eropa dapat mendukung Taiwan dalam menghadapi ancaman otoritarianisme.
 
ROC (Taiwan) adalah negara berdaulat, dan menyebut Taiwan sebagai bagian dari Tiongkok adalah kesalahan besar, sama seperti menyebut Ukraina sebagai bagian dari Rusia. 
 
Menlu Joseph Wu mengutip laporan "Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama" (CFSP) yang disahkan oleh Parlemen Eropa pada bulan Februari tahun ini. Laporan tersebut menegaskan bahwa klaim Tiongkok atas Taiwan tidak memiliki dasar hukum internasional, Taiwan dan Tiongkok tidak saling tunduk, dan hanya pemerintahan yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat Taiwan yang memiliki amanat untuk mewakili masyarakat Taiwan di tingkat internasional. Menlu Joseph Wu menyeru Denmark untuk menyelaraskan posisinya dengan Uni Eropa, dan menggunakan kata “Taiwan” sama seperti negara-negara Uni Eropa lainnya.
 
Dalam wawancara tersebut, Menlu Joseph Wu membacakan puisi berjudul "First they came…" karya pendeta Jerman Martin Niemöller yang ditulis pada tahun 1946, untuk mendorong komunitas demokrasi memperhatikan dengan serius dan tidak menganggap remeh ancaman ekspansi otoritarianisme Tiongkok terhadap perdamaian dan stabilitas global, karena sikap demikian tidak akan menghentikan ambisi ekspansi otoritarianisme, dan tidak akan menghasilkan perdamaian.