Kementerian Luar Negeri (MOFA Taiwan) menyambut baik pengakuan Amerika Serikat terhadap pencapaian demokrasi dan hak asasi manusia di Taiwan yang tertuang dalam Laporan Praktik Hak Asasi Manusia 2023. Laporan yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri AS tersebut mengafirmasi pemerintahan demokratis, dan penghargaan serta perlindungan terhadap kebebasan dan hak asasi manusia di Taiwan.

Menurut Kementerian Luar Negeri (MOFA Taiwan), sebagai demokrasi yang berdiri di garis depan dalam menghadapi otoritarianisme, Taiwan sangat memperhatikan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan masyarakat, serta pemanfaatan keunggulan teknologi mutakhir untuk bekerja sama dengan sektor publik dan swasta dari negara-negara sehaluan.

Bulan lalu, Taiwan diundang untuk berpartisipasi dalam Summit for Democracy ke-3,  dan memaparkan pengalaman dengan komunitas internasional mengenai penggunaan teknologi baru, seperti “co-creation” yang telah berhasil melawan serangan siber dan perang kognitif, demi memperkuat ketahanan demokrasi dan pengembangan hak asasi manusia internasional.

Setelah pertemuan tersebut, Taiwan dan AS mengadakan pertemuan Konsultasi AS-Taiwan ke-4 mengenai Tata Pemerintahan Demokrasi di Wilayah Indo-Pasifik pada bulan lalu. Kedua belah pihak membahas penanggulangan manipulasi informasi oleh dan intervensi pihak asing (FIMI), penguatan tata pemerintahan demokratis di wilayah Indo-Pasifik, serta ketahanan demokrasi dan masyarakat sipil di Taiwan.
 
Di masa depan, Taiwan akan terus memperdalam kerja sama dengan AS dan negara-negara sehaluan lainnya, yang sama-sama menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, kebebasan, dan supremasi hukum. Saran-saran dalam laporan mengenai kriminalisasi pencemaran nama baik dan penghinaan publik, serta hak-hak buruh telah diteruskan oleh MOFA kepada instansi terkait untuk menjadi bahan referensi.