Tanggal 31 Agustus 2024 Presiden Lai Ching-te sore memimpin upacara "Mengenang Masa Lalu, Menatap Masa Depan - Pemulihan Ketidakadilan Negara dan Penyerahan Piagam Pemulihan Kehormatan". Dalam kesempatan tersebut, Presiden Lai sebagai presiden dan atas nama negara, menyampaikan permintaan maaf yang sedalam-dalamnya kepada para pendahulu dan keluarga mereka yang pernah mengalami perlakuan tidak adil dari negara. Ia juga menyampaikan penghormatan yang sebesar-besarnya kepada setiap pendahulu yang berjuang dan berkorban untuk masa depan Taiwan pada masa itu.
Presiden Lai menegaskan bahwa hanya dengan adanya kebenaran barulah kita bisa mencapai rekonsiliasi, dan pemerintah juga akan terus mendorong pelaksanaan keadilan transisi agar rakyat bisa bersatu.
Presiden Lai menyampaikan bahwa tahun ini merupakan tahun kedua penyelenggaraan upacara "Pemulihan Ketidakadilan Negara dan Penyerahan Piagam Pemulihan Kehormatan". Setelah Dewan Keadilan Transisi menyelesaikan tugasnya, Kantor Hak Asasi Manusia dan Keadilan Transisi di bawah Yuan Eksekutif dibentuk untuk terus mendorong "Rapat Laporan Keadilan Transisi", dengan Perdana Menteri sebagai ketua, dan dilaksanakan oleh enam kementerian.
Presiden Lai menjelaskan bahwa Perdana Menteri Cho Jung-tai akan memimpin Yuan Eksekutif untuk terus mendorong pelaksanaan berbagai ketentuan hukum guna melindungi para korban dan menjaga martabat mereka. Kegiatan ini dihadiri oleh Perdana Menteri Cho serta pimpinan kementerian terkait, dan anggota Yuan Legislatif. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat sangat peduli dengan isu keadilan transisi, serta bertekad untuk mendorong pelaksanaannya agar setiap orang yang mengalami penindasan pada masa itu dapat memulihkan kehormatan mereka dan mendapatkan keadilan yang semestinya.
Perdana Menteri Cho Jung-tai menyampaikan bahwa keadilan transisi adalah proyek besar dalam proses demokratisasi negara. Tema upacara hari ini, "Mengenang Masa Lalu, Menatap Masa Depan" harus menjadi dorongan bagi semua orang untuk terus bekerja keras dalam pelaksanaan keadilan transisi tahap selanjutnya.
Dengan mengambil pelajaran dari sejarah masa lalu, kita dapat menciptakan masa depan yang penuh harapan. PM Cho Jung-tai juga berharap semua pihak dapat terus memperkuat konsensus sosial, melanjutkan pelaksanaan keadilan transisi dan pemulihan kehormatan, serta menangani tanggung jawab kebenaran sejarah terkait kasus pembunuhan keluarga Lin dan kematian Chen Wen-chen yang disampaikan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dengan harapan bahwa Taiwan tidak akan lagi menghadapi peristiwa politik yang serupa dan menjadi negara yang adil.
