Wakil Perdana Menteri, Cheng Li-chun, menghadiri acara Integrity Awards Ceremony ke-2 dan Forum Transparansi Taiwan, Senin, 9 Desember 2024. Dalam kesempatan ini, Cheng Li-chun menyerahkan penghargaan kepada 8 lembaga yang telah memperkuat manajemen risiko integritas, mendorong keterbukaan dan transparansi administrasi, melibatkan partisipasi warga secara aktif, menerapkan inovasi dengan teknologi digital seperti kecerdasan buatan (AI), atau melakukan reformasi sistem untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Prestasi ini menjadi teladan dalam pemerintahan yang bersih dan efisien.
Cheng Li-chun menegaskan bahwa tata kelola integritas adalah landasan penting untuk memperdalam tata kelola demokratis. Hari ini pemerintah secara resmi menandatangani "Komitmen Transparansi untuk Tinjauan Konvensi PBB tentang Anti-Korupsi", menunjukkan tekad Taiwan dalam memerangi korupsi kepada dunia internasional.
Dalam pidatonya, Cheng Li-chun mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Hukum (MOJ) dan lembaga peradilan atas upaya mereka dalam menjaga integritas pemerintahan. Ia juga mengapresiasi prakarsa penganugrahan menciptakan Integrity Awards, yang mendorong tata kelola bersih di sektor publik dan meningkatkan efektivitas pemerintahan.
8 tim administratif yang menerima penghargaan tahun ini berasal dari berbagai bidang seperti transportasi, teknologi informasi, kesejahteraan sosial, pelestarian lingkungan, pertanahan, hingga administrasi penjara. Mereka tidak hanya menjadi panutan dalam tata kelola yang bersih, tetapi juga menjadi contoh terbaik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui inovasi.
Cheng Li-chun juga menyambut kehadiran para tamu internasional, termasuk François Valérian dan Ketakandriana Rafitoson dari Transparency International, perwakilan dari Korea dan Lithuania, serta delegasi dari Biro Investigasi Khusus Lithuania. Cheng Li-chun juga mengapresiasi Transparency International atas kontribusinya selama bertahun-tahun dalam mendorong berbagai prakarsa global untuk memerangi korupsi, yang memberikan banyak manfaat bagi pemerintahan Taiwan.
Meskipun bukan anggota PBB, Taiwan tetap berkomitmen untuk menerapkan Konvensi PBB tentang Anti-Korupsi (UNCAC) yang disahkan tahun 2003. Taiwan telah secara mandiri mengadopsi konvensi tersebut dengan pengesahan Undang-Undang Pelaksanaan Konvensi PBB tentang Anti-Korupsi pada tahun 2015.
Sejak tahun 2018, Taiwan secara rutin merilis laporan nasional setiap empat tahun dan melakukan tinjauan internasional untuk menyelaraskan diri dengan standar global. Berkat upaya Kementerian Hukum (MOJ), Taiwan telah merilis laporan perkembangan terbaru dari UNCAC yang mencerminkan tindak lanjut atas masukan dari para ahli pada tinjauan sebelumnya.
Pada Juni 2023, Taiwan dan Amerika Serikat menandatangani Prakarsa Perdagangan Abad ke-21 Taiwan-AS, yang di dalamnya terdapat bab khusus tentang anti-korupsi. Kerja sama ini diharapkan dapat menjadi contoh regional untuk memerangi korupsi lintas negara. Sejak Presiden Lai menjabat, ia telah menetapkan "integritas, pemerintahan yang efisien, tata kelola demokratis, dan keterbukaan pemerintah" sebagai tujuan utama. Perdana Menteri Cho Jung-tai juga menegaskan bahwa "nol toleransi terhadap korupsi" adalah nilai inti dalam menciptakan lingkungan kerja yang transparan dan berintegritas di sektor publik.
