Perdana Menteri Cho Jung-tai menghadiri forum industri regional di Taoyuan dan menyatakan bahwa menghadapi perubahan tatanan perdagangan global yang dipicu oleh kebijakan tarif timbal balik Amerika Serikat, pemerintah telah menyiapkan “Rencana Dukungan Rantai Pasok Ekspor Taiwan Menghadapi Tarif AS”. Rencana ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan dan daya saing industri nasional.
PM Cho mengungkapkan bahwa pemerintah akan secara resmi mengumumkan prosedur pengajuan berbagai langkah dukungan pada tanggal 14 April. Selama 90 hari ke depan, pemerintah juga akan memanfaatkan peluang untuk melakukan negosiasi langsung dan efektif dengan pihak AS.
Dialog langsung dengan para pelaku industri seperti ini bertujuan untuk menyempurnakan berbagai skema bantuan. Pemerintah berkomitmen untuk terus menyesuaikan kebijakan secara cepat mengikuti dinamika global, serta mengharapkan kerja sama erat antara industri dan pemerintah demi menjaga daya saing internasional dan menciptakan rasa aman bagi masyarakat serta sektor usaha.
Dalam hal pengurangan biaya administratif, Cho menegaskan bahwa biaya tersebut seharusnya dapat diserap oleh mekanisme internal pemerintahan. Jika terdapat ruang untuk penyesuaian atau pengurangan lebih lanjut, jangan dibebankan kepada pelaku industri maupun masyarakat, dan pemerintah bersedia untuk kembali mengkaji hal tersebut.
Namun, insentif pajak dan amendemen dalam UU Inovasi Industri saat ini masih dalam tahap pembahasan di parlemen. PM Cho berharap para anggota legislatif yang hadir dapat mempercepat pengesahan agar dunia usaha dapat segera memperoleh manfaat nyata.
Sejak dibentuknya “Komite Pembangunan Ekonomi” di bawah Yuan Eksekutif pada tahun 2024, pemerintah juga telah membentuk “Kelompok Kerja Diplomasi Ekonomi”. Selain itu, pada November tahun lalu, menanggapi pemilihan presiden di Amerika Serikat, pemerintah mendirikan “Kelompok Kerja Perdagangan Taiwan-AS”.
Kelompok ini telah melakukan berbagai simulasi dan analisis skenario mulai dari estimasi rendah hingga sangat tinggi. Hasilnya adalah rencana dukungan rantai pasok ekspor ini, yang kini tengah diusulkan sebagai peraturan khusus untuk diajukan ke parlemen guna mendapat persetujuan secepat mungkin sebagai respons atas perubahan situasi global.
