Kementerian Luar Negeri (MOFA) bersama Kementerian Transportasi dan Komunikasi (MOTC) menggelar konferensi pers bersama untuk menyerukan agar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) menerima partisipasi Taiwan, Selasa, 9 September 2025.
Sidang Umum ke-80 PBB resmi dibuka pada 9 September di New York, dan akan melaksanakan debat umum pada 23–27 serta 29 September. Sementara Sidang ICAO ke-42 yang diadakan setiap tiga tahun akan berlangsung pada 23 September hingga 3 Oktober di Montreal, Kanada. Wakil Menteri Luar Negeri Ger Bao-shuan dan Wakil Menteri Perhubungan Lin Kuo-shian dalam konferensi pers menjelaskan strategi Taiwan dalam mendorong partisipasi di PBB dan ICAO.
Wamenlu Ger Bao-shuan menegaskan bahwa komunitas internasional saat ini menghadapi tantangan besar, khususnya akibat tindakan provokatif Tiongkok di Selat Taiwan, Laut Selatan, dan kawasan Indo-Pasifik. Tiongkok terus melakukan gangguan “zona abu-abu”, dan mendistorsi Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2758 untuk membangun landasan hukum yang berpotensi melegitimasi invasi militer ke Taiwan.
Ger Bao-shuan juga menyoroti kontradiksi sikap Beijing yang kerap menyebut diri sebagai penjaga multilateralisme, perdamaian regional, dan hukum internasional, namun pada kenyataannya justru bertolak belakang. Contohnya, Tiongkok tidak pernah melakukan konsultasi dengan Taiwan terkait perubahan jalur penerbangan sebagaimana diwajibkan dalam Panduan Perencanaan Layanan Navigasi Udara ICAO. Sebaliknya, Beijing secara sepihak mengubah jalur M503 dan mengaktifkan rute W121, W122, dan W123.
Pada Februari lalu, Tiongkok bahkan secara tiba-tiba menetapkan zona latihan militer di perairan lepas pantai Kaohsiung dan Pingtung untuk uji tembak langsung. Tindakan-tindakan ini, menunjukkan ketidakselarasan ucapan dan tindakan Tiongkok, sekaligus merusak tatanan internasional berbasis aturan serta mengancam perdamaian regional dan keselamatan penerbangan.
Distorsi Tiongkok atas Resolusi 2758 telah mengakibatkan Taiwan tersingkir dari sistem PBB. Padahal, resolusi tersebut hanya menyebut masalah representasi Tiongkok di PBB, tanpa menyebut Taiwan, dan tidak menetapkan Taiwan sebagai bagian dari Republik Rakyat Tiongkok (PRC). Resolusi itu juga tidak memberikan hak kepada Beijing untuk mewakili rakyat Taiwan di badan-badan PBB. Karena itu, hanya pemerintah demokratis Taiwan yang memiliki legitimasi untuk mewakili rakyat Taiwan dalam sistem PBB dan organisasi internasional lainnya.
Ger Bao-shuan menjelaskan bahwa Taiwan tetap menempuh pendekatan yang konsisten, stabil, dan moderat. Taiwan akan meminta negara sahabat untuk bersama-sama mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal PBB António Guterres serta menyuarakan dukungan bagi Taiwan dalam debat umum Sidang Majelis Umum. Selain itu, MOFA akan mengadakan berbagai kegiatan dan publikasi lokal di New York selama sidang berlangsung.
