Kementerian Lingkungan Hidup (MOENV) menyelenggarakan “Forum Harga Karbon Asia 2025”, dan dihadiri oleh para pakar pasar karbon dari negara-negara Eropa dan Asia, serta perwakilan pemerintah, industri, akademisi, dan lembaga penelitian Taiwan.
Forum ini membahas tren dan tantangan dalam pengembangan sistem perdagangan karbon global, dengan harapan pengalaman internasional dapat menjadi acuan bagi Taiwan dalam merancang kebijakan yang menyeimbangkan pengurangan emisi gas rumah kaca dengan pembangunan ekonomi berkelanjutan.
Kementerian Lingkungan Hidup (MOENV) menyampaikan bahwa tahun 2025 menjadi tonggak penting dengan resmi diberlakukannya mekanisme pungutan karbon di Taiwan, menandai dimulainya era harga karbon nasional. Kebijakan ini mewajibkan sektor manufaktur dan listrik dengan emisi tahunan lebih dari 25 ribu ton untuk membayar pungutan pada Mei tahun depan, berdasarkan jumlah emisi gas rumah kaca yang dikeluarkan tahun ini.
Para pakar dari dalam dan luar negeri berdialog bersama peserta forum mengenai strategi pengembangan pasar karbon, pola kerja sama regional, serta tantangan kebijakan di masa depan. Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan bahwa kerja sama ini diharapkan dapat memberikan landasan kokoh bagi pembangunan sistem perdagangan emisi di Taiwan, sekaligus mempercepat penyelarasan dengan tren harga karbon internasional.
Selanjutnya Taiwan akan terus menyerap pengalaman praktik global untuk menyempurnakan mekanisme harga karbon domestik, dengan tujuan mewujudkan hasil nyata dalam reduksi emisi serta keberlanjutan ekonomi.
Forum ini juga menyoroti pengalaman negara-negara Asia dalam mendorong pasar karbon. Sawako Tada, General Manager GX Promotion Agency Jepang, memaparkan struktur dan strategi penerapan GX-ETS, yang menerapkan pendekatan bertahap “dari sukarela menuju wajib,” dimulai dengan mendorong perusahaan melakukan perdagangan sukarela dalam “GX Alliance” sebelum beralih ke pasar wajib.
Perwakilan Korea Selatan berbagi perkembangan terbaru dari sistem perdagangan emisi (ETS) mereka yang mencakup cakupan luas dan kini memasuki tahap keterlibatan lembaga keuangan sebagai pihak ketiga untuk meningkatkan likuiditas pasar. Sementara itu, perwakilan Indonesia menjelaskan pengalaman implementasi ETS dengan pendekatan “sektor prioritas” yang pada tahap awal difokuskan pada industri pembangkit listrik tenaga batubara sebagai penyumbang utama emisi nasional, sebelum secara bertahap diperluas ke sektor lain.
