Kementerian Luar Negeri (MOFA Taiwan) pada tanggal 2 Januari 2026 merilis hasil jajak pendapat yang mengkaji penilaian publik terhadap kinerja diplomasi pemerintahan Presiden Lai sejak menjabat, prioritas kerja yang didorong Kementerian Luar Negeri, serta prospek hubungan internasional dan keamanan kawasan.
 
Hasil survei menunjukkan hampir 60 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja diplomasi kabinet Presiden Lai secara keseluruhan dalam satu setengah tahun terakhir (59,4 persen). Selain itu, lebih dari 68 persen responden menyatakan puas terhadap penanganan hubungan luar negeri oleh Menteri Luar Negeri Lin Chia-lung (68,1 persen).
 
Dari sisi implementasi kebijakan, lebih dari 74 persen responden mendukung pembentukan “Satuan Tugas Diplomasi Ekonomi” oleh Yuan Eksekutif serta penyelenggaraan “pertemuan dua menteri” lintas kementerian untuk mendorong “Diplomasi Komprehensif” (74,5 persen). Hampir 87 persen responden mendukung langkah aktif Menlu Lin Chia-lung mengunjungi berbagai negara di Asia dan Eropa untuk memperluas ruang internasional Taiwan (86,9 persen).
 
Sementara itu, sekitar 75,7 persen mendukung Kementerian Luar Negeri (MOFA Taiwan) dalam mengintegrasikan sumber daya lintas kementerian untuk mendorong “Program Kesejahteraan Negara Sahabat Diplomatik” demi memperkuat hubungan diplomatik dan mendorong kesejahteraan negara-negara sahabat diplomatik.
 
Dalam aspek hubungan internasional, lebih dari separuh responden menyatakan optimisme terhadap hubungan Taiwan-Amerika Serikat (52,4 persen), dan lebih dari 80 persen mendukung penguatan kerja sama ekonomi dan perdagangan antara Taiwan dan negara bagian di Amerika Serikat (80,6 persen).
 
Terkait hubungan Taiwan-Jepang, lebih dari 72 persen responden menyatakan tingkat afinitas terhadap Jepang lebih tinggi dibandingkan terhadap Tiongkok (72,5 persen), sementara hampir 68 persen mendukung pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi terkait isu “jika terjadi sesuatu di Taiwan” (67,9 persen).
 
Mengenai hubungan dengan Tiongkok, hampir 50 persen responden menyatakan kekhawatiran terhadap ancaman “yurisdiksi panjang” dan “represi lintas negara” yang dilakukan Tiongkok (49,2 persen). Lebih dari 80 persen responden menilai tindakan tersebut berdampak negatif terhadap hubungan lintas Selat (80,8 persen).
 
Selain itu, lebih dari separuh responden menilai “hubungan diplomatik” lebih penting dibandingkan “hubungan lintas Selat” (51,9 persen), jauh lebih tinggi dibandingkan mereka yang menilai hubungan lintas Selat lebih penting daripada hubungan diplomatik (32,7 persen). Temuan ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat semakin menaruh perhatian pada keterhubungan internasional Taiwan serta pengembangan hubungan luar negeri.