Menanggapi maraknya penyebaran foto satelit kediaman dan lokasi kerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Legislative Yuan) Taiwan, Shen Po-yang, di Taipei oleh media resmi Tiongkok melalui platform media sosial, Kementerian Luar Negeri (MOFA Taiwan) menyatakan mengecam keras tindakan tersebut. Tindakan ini sangat jelas bertujuan untuk mengintimidasi masyarakat Taiwan serta menjalankan praktik “yurisdiksi panjang” dan represi lintas negara.
Kementerian Luar Negeri menegaskan kembali bahwa ROC Taiwan dan Republik Rakyat Tiongkok (PRC) tidak saling berada di bawah yurisdiksi satu sama lain, dan Tiongkok sama sekali tidak memiliki kewenangan hukum apa pun atas rakyat Taiwan.
MOFA Taiwan menyoroti bahwa setelah sebelumnya media resmi Tiongkok mengancam akan melakukan penangkapan global terhadap legislator Shen Po-yang, kini mereka semakin melangkah jauh dengan menggunakan praktik doxing, sebuah bentuk otoritarianisme digital untuk mengancam keselamatan warga Taiwan.
Tindakan ini bertujuan menciptakan ketakutan dan efek membungkam (chilling effect) di tengah masyarakat demokratis Taiwan. Perilaku tersebut tidak hanya melanggar ketentuan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia serta Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang menjamin perlindungan dari campur tangan sewenang-wenang terhadap privasi, keluarga, dan tempat tinggal seseorang, tetapi juga merupakan pelanggaran menyeluruh terhadap hak privasi individu dan mencerminkan runtuhnya batas-batas peradaban.
Kementerian Luar Negeri kembali menegaskan bahwa setiap bentuk represi lintas negara, intimidasi, atau intervensi yang dilakukan Tiongkok terhadap warga Taiwan maupun warga negara lain merupakan pelanggaran serius terhadap semangat hukum internasional dan norma hak asasi manusia internasional.
Tindakan tersebut secara nyata menunjukkan pengabaian otoritas Beijing terhadap nilai-nilai dasar perlindungan hak privasi dalam masyarakat beradab.
Sementara itu, Kementerian Urusan Digital (MODA) juga menyampaikan kecaman keras terhadap segala bentuk “doxing daring” dan “koersi digital”. MODA menilai bahwa penggunaan citra satelit komersial untuk menandai kediaman pribadi merupakan pelanggaran serius terhadap privasi individu. Selain berpotensi melanggar hukum terkait penguntitan dan pelecehan, upaya menciptakan efek membungkam melalui sarana digital juga dipandang sebagai ancaman serius terhadap keamanan masyarakat demokratis Taiwan.
Dewan Urusan Daratan (MAC) pada tanggal 3 Januari 2026 juga menyampaikan kecaman keras terhadap akun media sosial afiliasi media resmi Tiongkok seperti Kan Taihai (看台海) dan Jinri Haixia (今日海峽), yang pada hari sebelumnya (2 Januari) memublikasikan citra satelit dan peta jalan yang memperlihatkan kediaman serta tempat kerja anggota Yuan Legislatif, Shen Po-yang.
MAC menegaskan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Partai Komunis Tiongkok terus menggunakan berbagai bentuk represi lintas negara (transnational repression) untuk mengintimidasi para pendukung kebebasan dan demokrasi, termasuk warga Taiwan. Kini, metode tersebut dinilai semakin memburuk, bahkan secara terang-terangan menargetkan anggota parlemen Taiwan yang disertai niat jahat mengungkap informasi privasi yang tidak dipublikasikan, seperti alamat tempat tinggal pribadi.
