Wakil Menteri Luar Negeri Wu Chih-chung dalam wawancara eksklusif bersama jurnalis dari Radio Polandia (Polskie Radio) menguraikan posisi menyeluruh Taiwan terkait ancaman keamanan akibat ekspansi militer Tiongkok, situasi di Selat Taiwan, pelajaran pertahanan yang dapat dipetik dari perang Ukraina, serta perkembangan hubungan Taiwan dengan negara-negara Eropa Tengah dan Timur.
 
Wamenlu Wu Chih-chung menjelaskan bahwa invasi Rusia ke Ukraina dan berlanjutnya modernisasi militer Tiongkok menunjukkan upaya negara-negara otoriter untuk mengubah tatanan internasional. Pada saat yang sama, intimidasi militer Tiongkok terhadap Taiwan serta tekanan melalui strategi “zona abu-abu” telah menimbulkan ancaman nyata terhadap keamanan regional.
 
Wu Chih-chung menjelaskan bahwa Taiwan menerapkan strategi penangkalan “Not Today Policy” dengan meningkatkan anggaran pertahanan dan memperkuat dukungan internasional agar para pemimpin Tiongkok menyadari bahwa serangan terhadap Taiwan akan membawa biaya yang sangat tinggi. Ia juga menyoroti bahwa pelayaran kapal perang negara-negara sehaluan, seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Prancis melintasi Selat Taiwan merupakan wujud nyata dukungan terhadap perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan, sekaligus menegaskan status selat tersebut sebagai perairan internasional.
 
Meskipun Taiwan bukan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menghadapi keterbatasan dalam pengakuan diplomatik, Taiwan memiliki tata kelola demokrasi yang matang, ekonomi yang stabil, serta pertahanan nasional yang kuat.
 
Melalui operasional pragmatis jaringan kantor perwakilan luar negeri, serta peran strategis Taiwan di bidang semikonduktor dan kecerdasan buatan, Taiwan terus memperluas kerja sama saling menguntungkan dengan berbagai negara.
 
Wu Chih-chung menegaskan bahwa keamanan Selat Taiwan bukan hanya isu regional, melainkan berkaitan erat dengan sistem demokrasi global, kebebasan navigasi, dan stabilitas rantai pasok.
 
Selanjutnya, Taiwan akan terus memperdalam kerja sama bilateral dan multilateral dengan negara-negara demokrasi seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa, serta bekerja sama dengan mitra-mitra sehaluan untuk membangun rantai pasok non-merah, demi menjamin keamanan ekonomi dan kemandirian teknologi negara-negara demokrasi.