:::

Pernyataan Istana Kepresidenan Mengenai Pemutusan Hubungan Diplomatik dengan Republik Dominika

7

 

Berikut ini adalah pernyataan Istana Kepresidenan mengenai pemutusan hubungan diplomatik dengan Republik Dominika yang terjadi pada tanggal 1 Mei 2018:
 

Menindaklanjuti perilaku otoritas Beijing yang berulang kali merusak hubungan diplomatik antara Taiwan dengan negara sahabat melalui iming-iming bantuan keuangan, sejak akhir tahun 2016 tim diplomatik dan keamanan nasional telah melakukan pemantauan terhadap hubungan diplomatik antara Taiwan dengan Republik Dominika, dan telah melakukan segala upaya untuk mengonsolidasikan hubungan bilateral tersebut. Pemerintah ROC sangat menyesalkan tindakan pemerintah Republik Dominika yang tunduk pada diplomasi politik uang yang dilakukan otoritas Beijing, dan memutuskan untuk membangun hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Tiongkok.
 

Pemerintah ROC secara jangka panjang telah berupaya untuk berbagi pengalaman dalam membangun Taiwan dengan Republik Dominika, serta membantu meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan rakyat Dominika. Alhasil, Republik Dominika yang sebelumnya merupakan negara pengimpor beras, kini telah menjadi negara eksportir. Selain itu, Taiwan juga telah membantu Republik Dominika membentuk sistem penasehat keamanan administrasi kepolisian. Taiwan bersedia dan memiliki kapasitas untuk membantu negara sahabat diplomatik, namun Taiwan menentang diplomasi politik uang.
 

Kami melihat bahwa dunia sedang bergerak ke arah rekonsiliasi dan dialog. Komunitas internasional sekuat tenaga mengupayakan perdamaian dan stabilitas di setiap kawasan termasuk di Semenanjung Korea, serta meningkatkan kesejahteraan manusia di seluruh dunia. Namun, pemerintah Tiongkok justru sedang bergerak ke arah yang berlawanan, dengan terus meningkatkan tekanan militer regional dan memanipulasi apa yang disebut "Prinsip Satu Tiongkok", yang menyebabkan ketegangan lintas-selat dan regional. Tindakan otoritas Beijing telah secara sepihak merusak status quo perdamaian lintas selat. Ini bukanlah perilaku dari anggota komunitas internasional yang bertanggung jawab, dan perilaku salah semacam ini harus segera dihentikan.
 

Terlepas dari partai politik atau posisi dalam kebijakan lintas selat, penindasan terus-menerus yang dilakukan Tiongkok terhadap Taiwan bertujuan untuk mengancam kepentingan rakyat Taiwan, serta kelangsungan hidup bangsa dan pembangunan. Untuk menghadapi tantangan ini, partai berkuasa dan oposisi harus bersatu dengan rakyat Taiwan.
 

Betapa pun berat tantangannya, pemerintah tidak akan pernah tunduk pada tekanan Beijing, dan akan sepenuhnya mengemban misi sakral untuk melindungi kebebasan dan demokrasi bangsa, serta memastikan keamanan dan kesejahteraan warga. Pemerintah akan melakukan segala daya dan upaya untuk menegakkan kepentingan bangsa, mempertahankan kedaulatan dan martabat ROC, dan bekerja sama dengan negara-negara sahabat dalam upaya yang berkelanjutan untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan.