Pada tanggal 20 Juni 2019 pukul 21.00 (waktu Taiwan), Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat mengumumkan hasil evaluasi perdagangan manusia internasional tahun 2019, dan memasukkan Taiwan ke dalam golongan “Tingkat 1” (tingkat tertinggi), yang artinya pemerintah negara bersangkutan telah memenuhi standar minimum untuk memberantas perdagangan manusia. Taiwan telah berhasil mempertahankan prestasi tersebut selama sepuluh tahun berturut-turut.
 
Selama tahun 2018, jumlah warga negara asing korban perdagangan manusia yang terjadi di Taiwan adalah 120 orang, sementara jumlah tuntutan pidana terhadap pelaku perdagangan manusia di berbagai daerah berjumlah 112 orang. Keduanya merupakan rekor terendah dalam catatan tindak kriminal perdagangan manusia di Taiwan. 
 
Kementerian Dalam Negeri Taiwan (MOI) menegaskan bahwa isu seputar pencegahan tindak kriminal perdagangan manusia harus terintegrasi dengan berbagai instansi dan lembaga baik swasta maupun pemerintah, seperti Kementerian Luar Negeri (MOFA), Kementerian Tenaga Kerja (MOL), Kementeian Transportasi dan Komunikasi (MOTC), Dewan Pertanian (COA), dan lembaga-lembaga sipil.
 
Dalam laporan yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri AS tahun ini, Pemerintah AS menyarankan agar Taiwan meningkatkan pengawasan terhadap kapal-kapal ikan berbendera Taiwan; melakukan wawancara, mengidentifikasi, dan melindungi awak kapal ikan yang kemungkinan mengalami eksploitasi; merevisi beberapa poin undang-undang dan kebijakan terkait, untuk mengurangi tindakan pemotongan biaya perekrutan atau biaya pelayanan bagi buruh migran. Masukan dan saran-saran tersebut, telah dimasukkan ke dalam pembahasan dan perkembangannya dipantau secara reguler oleh Eksekutif Yuan.      
 
Pada bulan Januari tahun ini, Eksekutif Yuan telah mengeluarkan program perlindungan untuk tahun 2019-2020, yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan mekanisme pencegahan perdagangan manusia. Melalui program tersebut langkah pelaksanaan akan dilaksanakan dengan lebih menyeluruh.