Kembali ke konten utama
Negara-Negara Sahabat Suarakan Dukungan terhadap Partisipasi Taiwan dalam Pertemuan ICAO

Kementerian Luar Negeri Taiwan (MOFA) mengutuk keras pernyataan tersebut dan menyatakan protes, serta kembali menegaskan bahwa Republik Rakyat Tiongkok (PRC) tidak pernah berkuasa atas Taiwan, dan lebih lagi, PRC tidak memiliki hak untuk mewakili masyarakat Taiwan dalam organisasi internasional. ROC (Taiwan) adalah adalah negara yang berdaulat dan merdeka, serta dengan mengacu pada landasan hukum ICAO, memiliki hak untuk bergabung dalam pertemuan ICAO, dan kegiatan terkait lainnya.

Kementerian Luar Negeri Taiwan (MOFA) mengutuk keras pernyataan delegasi Tiongkok dan menyatakan protes, serta kembali menegaskan bahwa Republik Rakyat Tiongkok (PRC) tidak pernah berkuasa atas Taiwan, dan lebih lagi, PRC tidak memiliki hak untuk mewakili masyarakat Taiwan dalam organisasi internasional. ROC (Taiwan) adalah adalah negara yang berdaulat dan merdeka, serta dengan mengacu pada landasan hukum ICAO, memiliki hak untuk bergabung dalam pertemuan ICAO, dan kegiatan terkait lainnya. (Foto oleh MOFA)

 

Pertemuan ICAO ke-40 yang dilaksanakan di Montreal, Kanada sudah berlangsung sejak 24 September dan akan berakhir pada tanggal 4 Oktober 2019. Dalam pertemuan tersebut, negara-negara sahabat diplomatik Taiwan, yaitu Saint Lucia, Guatemala dan Tuvalu, serta negara-negara sehaluan, seperti Prancis, Jepang, dan Selandia Baru telah menyuarakan dukungan mereka terhadap partisipasi Taiwan dalam ICAO. Atas dukungan tersebut, Kementerian Luar Negeri Taiwan (MOFA) mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, dan berharap agar ICAO dapat berpegang pada pendirian yang profesional, dan dengan segera menerima partisipasi Taiwan.   

Kepala Biro Penerbangan Sipil Guatemala, Francis Argueta, dalam pertemuan Komisi Penerbangan Sipil Amerika Latin (Comisión Latinoamericana de Aviación Civil, CLAC) menyerukan ICAO untuk melaksanakan misi “No Country Left Behind” (Tidak ada Satu Negara pun yang Ditinggalkan), dan menekankan bahwa partisipasi Taiwan dalam jaringan penerbangan global adalah hal yang sangat penting, dan berkaitan langsung dengan upaya untuk mendorong Skema Pengimbangan dan Pengurangan Karbon untuk Penerbangan Internasional (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation). Selain itu, dalam pertemuan sesi kelima tanggal 1 Oktober, Menteri Pertanian Saint Lucia, Herodotus Stanislas menekankan posisi penting Taiwan dalam penerbangan internasional, dan meminta ICAO untuk mengundang Taiwan hadir dalam pertemuan dan kegiatan terkait lainnya dengan status pengamat.     
   
Delegasi dari Prancis, Jepang, dan Selandia Baru juga menyerukan bahwa dengan mengacu pada komunike menteri luar negeri negara-negara G7 yang dikeluarkan pada bulan April tahun ini, ICAO harus menerima partisipasi seluruh anggota aktif komunitas penerbangan internasional. Mereka juga menekankan bahwa tindakan marginalisasi yang dilakukan ICAO hanya dengan berdasarkan alasan-alasan politis, dapat mengganggu keamanan penerbangan, dan merusak kebijakan perlindungan lingkungan yang dikeluarkan oleh ICAO sendiri.  

Setelah Menteri Pertanian Saint Lucia, Herodotus Stanislas, menyampaikan dukungannya terhadap Taiwan, delegasi Tiongkok dengan tidak masuk akal dan konyol menyebut bahwa Taiwan adalah bagian dari Tiongkok. Ia kemudian mengutip resolusi PBB nomor 2758 dan resolusi ICAO yang menyatakan menerima “Prinsip Satu Tiongkok”, dan mengatakan bahwa Taiwan tidak memiliki hak untuk bergabung dalam ICAO.

Kementerian Luar Negeri Taiwan (MOFA) mengutuk keras pernyataan tersebut dan menyatakan protes, serta kembali menegaskan bahwa Republik Rakyat Tiongkok (PRC) tidak pernah berkuasa atas Taiwan, apalagi  memiliki hak untuk mewakili masyarakat Taiwan dalam organisasi internasional. ROC (Taiwan) adalah adalah negara yang berdaulat dan merdeka, serta dengan mengacu pada landasan hukum ICAO, memiliki hak untuk bergabung dalam pertemuan ICAO, dan kegiatan terkait lainnya. Hanya pemerintah yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat Taiwanlah yang memiliki mandat untuk mewakili 23 juta masyarakat Taiwan dalam organisasi internasional. Selain itu, resolusi PBB nomor 2758 dan resolusi ICAO hanya mengakui atribusi hak delegasi Tiongkok, dan tidak menyebutkan Taiwan sebagai bagian dari Tiongkok, oleh karena itu pernyataan delegasi Tiongkok tersebut adalah pernyataan yang bertujuan untuk menimbulkan kesalahpahaman dan kebingungan. MOFA juga menyesalkan perkataan ketua sidang berkebangsaan Jamaika yang menyebutkan bahwa ICAO berpegang pada “Prinsip Satu Tiongkok”, dan sikap yang tidak mampu menjaga prinsip keadilan selama pertemuan berlangsung.                     

MOFA menegaskan bahwa Taiwan adalah anggota komunitas penerbangan sipil internasional yang bertanggung jawab, dan tidak seharusnya dihalang-halangi untuk bergabung dengan ICAO, agar Taiwan dapat secara aktual memperoleh informasi yang berkaitan dengan keamanan penerbangan dan penjagaan keamanan. Sebagai organisasi penerbangan sipil internasional yang profesional, ICAO seharusnya menjaga sikap netral, mengesampingkan pertimbangan-pertimbangan politis, dan menolak tekanan politis sepihak dari satu negara tertentu. ICAO harus dengan segera menerima partisipasi Taiwan ke dalam mekanisme keamanan penerbangan global, untuk menjamin pelaksanaan tujuan “Langit Tanpa Batas” (Seamless Sky), dan “Mempersatukan Penerbangan” (Uniting Aviation).