Kementerian Luar Negeri (MOFA Taiwan) menegaskan bahwa tindakan sepihak Tiongkok yang terus merusak status quo di Selat Taiwan dan kawasan tidak hanya mengancam perdamaian, stabilitas, dan keamanan kawasan Indo-Pasifik, tetapi juga berdampak serius terhadap pelayaran dan perdagangan global. Tiongkok harus menunjukkan sikap tanggung jawab sebagai negara besar dan segera menghentikan praktik-praktik intimidatif tersebut.

Untuk memperkuat pelaksanaan perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) di perbatasan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (MOF) beberapa waktu lalu menyelenggarakan Pelatihan Identifikasi Produk Asli dan Palsu Bea Cukai Tahun 2025 di Kantor Bea Cukai Kaohsiung. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kompetensi profesional petugas penindakan serta memperkuat kemampuan petugas bea cukai dalam membedakan produk asli dan tiruan.

Wakil Perdana Menteri Taiwan, Cheng Li-chiun, pada 26 Desember memimpin Rapat ke-4 Konsultatif Penguatan Industri Pariwisata Yuan Eksekutif. Dalam kesempatan tersebut, Cheng Li-chiun menegaskan bahwa pariwisata merupakan jalur penting untuk mendorong kemajuan bersama di Taiwan sekaligus memperkenalkan Taiwan kepada dunia. Pariwisata juga disebut sebagai “industri kebahagiaan” yang mampu memperluas permintaan domestik dan menggerakkan perekonomian daerah.

Kementerian Luar Negeri (MOFA Taiwan) menyelenggarakan Program “Pelatihan Talenta Urusan Internasional NGO 2025” di Chiayi pada 27-28 Desember berlokasi di Museum Istana Nasional (NPM) Cabang Selatan. Rangkaian seminar dalam program ini berfokus pada diplomasi budaya, diplomasi teknologi, diplomasi pariwisata, diplomasi pertanian, serta partisipasi internasional kaum muda, disertai dengna pembahasan praktik dan capaian penerapan “Diplomasi Komprehensif” melalui sinergi antara pemerintah pusat, p

Menteri Lingkungan Hidup, Peng Chi-ming, menerima kunjungan anggota Majelis Tinggi Parlemen Jepang sekaligus mantan Menteri Lingkungan Hidup, Asao Keiichiro, Jumat, 26 Desember 2025. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak melakukan pertukaran pandangan secara luas mengenai situasi lingkungan regional, target nol emisi, ekonomi sirkular, serta transformasi hijau.

Perdana Menteri Cho Jung-tai memimpin Rapat Komite ke-34 Dewan Kesetaraan Gender Yuan Eksekutif, Rabu, 24 Desember 2025. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan bahwa pemerintah mendorong kebijakan “kerja ganda dan pengasuhan ganda” untuk membantu orang tua yang bekerja berbagi tanggung jawab pengasuhan anak.

Menlu Lin menyampaikan bahwa hubungan Taiwan-Jepang terjalin sangat erat, dengan hubungan antarmasyarakat yang seperti hubungan keluarga. Menlu Lin juga menyampaikan apresiasi kepada Perdana Menteri Sanae Takaichi serta sejumlah mantan perdana menteri Jepang yang berulang kali menegaskan pentingnya perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan dalam berbagai forum internasional.

Yuan Legislatif pada 23 Desember 2025 mengesahkan Undang-Undang Dasar Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence Basic Act), Selasa, 23 Desember 2025. Undang-undang ini bertujuan mendorong pengembangan kecerdasan buatan yang berorientasi pada manusia serta pengembangan industri AI, membangun lingkungan penerapan AI yang aman, mewujudkan kesetaraan digital, dan melindungi hak-hak dasar masyarakat.

Presiden Lai Ching-te secara terpisah menerima kunjungan mantan Menteri Kehakiman Jepang sekaligus anggota DPR Jepang, Suzuki Keisuke, serta Ketua “TY-kai” dan anggota Dewan Penasihat, Takinami Hirofumi, beserta rombongan di Istana Kepresidenan, Selasa, 23 Desember 2025.