Pada tanggal 22 Oktober 2020, Vatikan dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) mengumumkan perpanjangan perjanjian sementara di bidang pengangkatan uskup selama dua tahun. Vatikan telah beberapa kali mengungkapkan kepada publik, bahwa perjanjian tersebut adalah perjanjian yang berkenaan dengan penanganan isu pastoral, dan tidak akan menyentuh urusan diplomatik maupun politik. Taiwan sangat menghargai janji dan komitmen tersebut, dan terus menjalin komunikasi dengan Vatikan.
 
Selain itu, Vatikan dan RRT tidak melakukan penandatanganan ulang, tetapi memperpanjang perjanjian awal selama dua tahun lagi, untuk mempertahankan sifat eksperimental, dan mengevaluasi hasil dari perjanjian tersebut.       
 
Pemerintah Taiwan telah mempertahankan posisi yang konsisten terhadap perjanjian sementara Vatikan-RRT tentang pengangkatan uskup. Sebagai negara yang sangat menghormati kebebasan beragama, Taiwan berharap perjanjian tersebut dapat membantu memperbaiki situasi kebebasan beragama yang semakin memburuk di RRT.
 
Dalam beberapa waktu terakhir, tindak penganiayaan terhadap gereja yang dilakukan oleh Pemerintah RRT semakin parah. Situasi kebebasan beragama dan hak asasi manusia semakin memburuk, dan Gereja Katolik yang tidak bersedia dikontrol oleh Partai Komunis Tiongkok, mengalami tekanan dan aniaya. Banyak sekali uskup yang dipaksa untuk bergabung ke dalam Asosiasi Katolik Patriotik Tiongkok yang dikendalikan oleh Partai Komunis Tiongkok.
 
Tindakan men-Tiongkok-an agama (sinicization of religion), telah berubah menjadi “nasionalisasi agama”, dan bahkan kini telah diindoktrinasi dengan paham-paham Partai Komunis Tiongkok. Dalam situasi di mana Partai Komunis Tiongkok mendikte segala sesuatu, hati nurani dan iman umat Nasrani di Tiongkok sedang mengalami ancaman besar.      
 
Menurut Kitab Hukum Kanonik, semua uskup Gereja Katolik di seluruh dunia ditunjuk oleh Paus. Otoritas sipil tidak akan diberikan hak, dan keistimewaan untuk memilih, menominasikan, atau menunjuk seorang uskup untuk menjabat. Melindungi otoritas Paus untuk mengangkat uskup adalah menjaga kebebasan beragama, karena Gereja memiliki independensi dan universalitas yang tidak boleh tunduk pada tekanan atau paksaan dari pemerintah, partai politik, atau kelompok mana pun.