Tanggal 31 Januari 2024 pemerintah dan masyarakat Taiwan mengecam keras pernyataan dan implementasi Tiongkok mengenai penyesuaian jalur penerbangan yang diputuskan secara sepihak pada rute penerbangan M503 ke arah selatan dan W122 serta W123 ke arah timur.
Kementerian Luar Negeri (MOFA) menjelaskan bahwa sesuai peraturan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) Tiongkok seharusnya melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Taiwan. Keputusan yang diambil oleh Administrasi Penerbangan Sipil Tiongkok pada tanggal 30 Januari tersebut dilakukan tanpa dialog dan merupakan pembatalan secara sepihak terhadap perjanjian lintas selat tahun 2015. Tindakan ini sangat membahayakan keselamatan penerbangan, perdamaian, dan stabilitas di regional, serta merusak rasa saling percaya, dan status quo di Selat Taiwan.
Pasal 4.2.6 yang tertuang dalam Manual Perencanaan Layanan Lalu Lintas Udara ICAO menetapkan bahwa perubahan pada jaringan rute penerbangan hanya boleh dilakukan setelah dikoordinasikan dengan semua pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini, Administrasi Penerbangan Sipil Taiwan adalah satu-satunya lembaga otoritas berkompeten untuk Wilayah Informasi Penerbangan Taipei, yang berdekatan dengan jalur penerbangan M503. MOFA lebih lanjut menjelaskan bahwa tindakan Tiongkok yang tidak berkonsultasi sebelum mengambil keputusan tersebut melanggar peraturan ICAO, dan menunjukkan karakter otoritarianisme Tiongkok yang sangat tidak bertanggung jawab.
Perilaku kasar dan tidak masuk akal Tiongkok ini, serta pengiriman balon mata-mata ke wilayah udara Taiwan hampir setiap hari sejak pemilihan umum Taiwan, memperlihatkan upaya untuk mengubah status quo lintas selat. Kementerian menyeru komunitas internasional untuk memperhatikan situasi ini dan secara kolektif menuntut agar Tiongkok segera bernegosiasi dengan Taiwan untuk mengelola potensi risiko penerbangan yang ditimbulkan. Apabila negosiasi tidak dilakukan, Tiongkok harus bertanggung jawab penuh atas konsekuensi negatif yang mungkin terjadi.
